Jokowi Undang Arsitek dan Perencana Duduk di Badan Otorita Ibu Kota Negara

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, JakartaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang para ahli dari sejumlah latar belakang profesi untuk duduk di Badan Otorita Ibu Kota Negara. "Untuk memberi rekomendasi yang terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota negara," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Kamis, 15 April 2021.

    Hal tersebut diungkapkan Suharso usai Presiden Jokowi menerima perwakilan dari tujuh asosiasi profesi di Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memastikan bahwa semua orang berhak memberikan masukan atau gagasan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Jokowi dan para menteri terkait sebelumnya bertemu dengan sejumlah ahli dari berbagai disiplin keilmuwan seperti di bidang arsitektur, perencanaan, regional planning, hingga bidang lingkungan hidup.

    Dalam pertemuan tersebut, kata Suharso, Kepala Negara mendengar dengan seksama seluruh masukan-masukan dari para tamunya untuk dijadikan pertimbangan. 

    Lebih jauh, Suharso menjelaskan, bahwa Ibu Kota Negara dibangun untuk kepentingan semua orang. Artinya, setiap orang berhak berpartisipasi dengan menyumbang ide dan gagasannya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.