Said Didu Pernah Buang 880 CV Calon Bos BUMN Milik Caleg Gagal hingga Timses

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar

    Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.COJakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menceritakan pengalamannya menyaring calon bos perusahaan pelat merah. Menurut Said, ia pernah menerima 980 riwayat hidup atau CV yang diusulkan oleh berbagai pihak.

    Di antara ratusan CV itu, bertebaran nama calon anggota legislatif yang gagal dalam pemilihan umum hingga tim sukses presiden dan wakil presiden. Said mengaku harus menyingkirkan nama-nama yang tidak layak.

    “Dari namanya ada relawan, caleg gagal, macam-macam. Lalu saya masukkan tong sampah yang saya anggap tidak memenuhi kriteria,” ujar Said dalam diskusi virtual, Jumat 9 April 2021.

    Saat itu, hanya 100 dari 980 CV yang dianggap memenuhi standar dan layak menjadi calon bos BUMN. Artinya, Said menyingkirkan 880 nama. Langkah tersebut mesti ia lakukan agar BUMN dipimpin oleh tokoh-tokoh yang mumpuni.

    ADVERTISEMENT

    “Harus dilakukan walau harus dibenci orang,” kata Said. Ia menghindari kuatnya kepentingan politik dalam kebijakan pengangkatan pemimpin perusahaan pelat merah. Apalagi, menurut Said, 90 persen masalah di BUMN, seperti korupsi, disebabkan oleh intervensi non-korporasi.

    Kepentingan kelompok tertentu pun dikhawatirkan bakal membuka celah praktik rasuah. “Kalau dia, direksi, terlalu ‘menikmati’, ini akan membuka pintu untuk ‘tikus-tikus’,” ujar Said. Selain menyeleksi nama calon bos BUMN, Said bercerita pernah mengambil kebijakan menghindari terjadinya conflict of interest dari pejabat kementerian yang menjadi komisaris perusahaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.