Airlangga: PPKM Mikro dan Vaksinasi Kunci Pengendalian Covid-19

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga bersepeda melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Ahad, 14 Februari 2021. Meski Pemprov DKI Jakarta menerapkan PPKM mikro, namun warga masih ramai berolahraga di jalan protokol ibukota. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Warga bersepeda melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Ahad, 14 Februari 2021. Meski Pemprov DKI Jakarta menerapkan PPKM mikro, namun warga masih ramai berolahraga di jalan protokol ibukota. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro dan program vaksinasi menjadi kunci pengendalian Covid-19 di Indonesia.

    “Penurunan kurva kasus aktif nasional, baik secara jumlah maupun persentasenya, dan peningkatan tingkat kesembuhan, merupakan pengaruh positif dari pelaksanaan PPKM Mikro dalam 10 pekan,” kata Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, 27 Maret 2021.

    Baca Juga: Larangan Mudik Lebaran, Yogyakarta Perketat Masuk Desa hingga Awasi Bandara

    Secara rinci, Airlangga memaparkan, per 25 Maret 2021 jumlah akumulatif kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.482.559 orang, positivity rate harian nasional 11,49 persen, kasus aktif nasional 8,45 persen (kasus aktif dunia dunia 17,06 persen), case fatality rate (CFR) nasional 2,70 persen (CFR dunia 2,20 persen), serta recovery rate (RR) nasional 88,85 persen (RR dunia 80,74 persen).

    Kemudian, pada perpanjangan PPKM Mikro periode 23 Maret hingga April 2021 diperluas hingga Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

    “Ke depannya (PPKM Mikro) tentu akan terus kita tingkatkan dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa kriterianya akan diperketat lagi. Selain itu, PPKM Mikro akan terus ditambahkan kewilayahannya, maka setelah 5 April akan ditambahkan lima provinsi lagi berdasarkan data-data yang ada,” ujar dia.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa program vaksinasi akan menembus 10 juta orang penerima vaksin, sehingga kecepatan harian dari tenaga vaksinasi di Indonesia sudah mendekati 500 ribu penyuntikan per hari.

    Diharapkan pada akhir Maret sampai April, yang nanti akan tersedia vaksin sekitar 15 juta dosis per bulannya, kecepatan penyuntikan dapat disesuaikan.

    Menkes menyampaikan bahwa proyeksi dari hasil regresi data 3 minggu terakhir, diprediksi sampai akhir Juni 2021 akan tercapai sebanyak 77.193.705 suntikan. Sementara, total suplai vaksin sampai Juni 2021 diproyeksikan sebesar 92.734.971 dosis.

    Untuk vaksin gotong royong, Sinopharm, diharapkan dapat mulai digunakan pada April 2021 dan akan segera diundangkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Vaksinasi.

    “Arahan Presiden, ini harus kita cari titik keseimbangannya, supaya kita tidak kehilangan momentum dari hasil yang sudah bagus atau penurunan (kasus aktif) karena program PPKM Mikro dan vaksinasi. Jadi diharapkan (kasus aktif) kita terus turun dan tidak mengalami lonjakan kembali seperti yang terjadi di Eropa,” ujar Budi.

    Budi pun menegaskan bahwa semua kepala daerah dan tenaga kesehatan juga harus fokus memberikan vaksinasi kepada para lansia untuk guna mengurangi CFR. Hal tersebut dikarenakan kasus meninggal dunia lebih banyak terjadi pada usia di atas 60 tahun.

    “Jika sebagian besar lansia sudah divaksinasi, diharapkan akan terjadi penurunan kasus fatal secara maksimal. Selain itu, kepada semuanya yang sudah divaksinasi, tolong tetap jalankan protokol kesehatan 3M. Karena kita tetap bisa terkena walaupun tidak akan parah, serta masih bisa menularkan kepada orang lain yang belum divaksin,” imbuhnya.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.