Pidato ke Bupati, Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer, Jangan Semua Dinas Diberi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kedua kanan) berbincang saat meninjau program vaksinasi drive thru di halaman GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Maret 2021. Presiden berharap daerah lain mampu meniru model vaksinasi drive thru di Kota Bogor. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kedua kanan) berbincang saat meninjau program vaksinasi drive thru di halaman GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Maret 2021. Presiden berharap daerah lain mampu meniru model vaksinasi drive thru di Kota Bogor. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, JakartaPresiden Jokowi berpesan kepada para bupati agar tidak mengecer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke seluruh pos anggaran.

    "Sekali lagi jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat 26 Maret 2021.  

    Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 yang dihadiri oleh Ketua APKASI Abdullah Azwar Annas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta jajaran pengurus APKASI yang hadir di istana maupun melalui 'video conference'.

    "Penting sekali, dan ini sudah saya sering sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang karena pandemi COVID-19," kata Presiden.

    Konsolidasi anggaran yang dimaksud Presiden Jokowi adalah rencana APBD harus dilihat secara mendetail.

    "Yang biasa tidak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya? Outputnya apa? 'Outcome'-nya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung," ungkap Presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.