3 Fokus Penataan Food Estate Prabowo

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan menargetkan luas area lahan singkong mencapai 30 ribu hektare pada 2021. Rencana ini sebagai upaya pengembangan lumbung pangan nasional atau food estate.

    Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat meninjau langsung perkembangan pembangunan kawasan perkebunan singkong di Kalimantan Tengah. Pembangunan ini merupakan bagi program kementerian dalam membentuk cadangan logistik strategis nasional.

    Berdasarkan akun Instagram @Kemhanri, Kamis (11/3/2021), food estate di Kalimatan Tengah dikembangkan sebagai pusat pertanian pangan sebagai cadangan logistik untuk pertahanan negara. “Luas area lahan singkong pada tahun 2021 ditargetkan seluas 30.000 Hektare,” tulis akun tersebut, Kamis, 11 Maret 2021.

    Selain singkong, pemerintah mengembangkan sejumlah jenis tanaman lain seperti jagung dan padi. Pengembangan pusat pangan disesuaikan dengan kondisi lahan.

    Dalam UU Pertahanan Negara dipahami bahwa ancaman itu terdiri dari ancaman militer, Nirmiliter dan Hibrida. Sementara itu, Kementerian Pertahanan memegang tiga fokus pada penataan food estate. Pertama, penyusunan badan cadangan logistik strategis nasional (BCLSN).

    Kedua, penataan logistik wilayah dan penetapan tata ruang untuk produksi cadangan pangan Indonesia. Ketiga, kerja sama dengan beberapa pihak dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

    Di sisi lain, pengembangan food estate ditujukan sebagai pusat produksi cadangan pangan dari tanah milik negara, cadangan melalui pengelolaan penyimpangan cadangan pangan serta distribusi cadangan pangan ke seluruh Indonesia.

    BISNIS

    Baca juga: Prabowo Sebut 30 Ribu Hektare Lahan di Kalteng Disiapkan untuk Ditanami Singkong


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.