Prabowo Sebut 30 Ribu Hektare Lahan di Kalteng Disiapkan untuk Ditanami Singkong

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan

    Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan "Food Estate" atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis 9 Juli 2020. Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Palangka Raya - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan pemerintah berkomitmen mengembangkan komoditas singkong di Kalimantan Tengah untuk mendukung program cadangan pangan strategis nasional. Kegiatan itu dimulai dari Kabupaten Gunung Mas. 

    Prabowo menjelaskan, perencanaan pengembangan komoditas singkong di daerah tersebut dilakukan dengan menyiapkan lahan seluas 30 ribu hektare di Gunung Mas. Saat ini, olah lahan sudah mencapai 634 hektare, dan 32 hektare di antaranya telah ditanami singkong. 

    "Komoditi singkong dipilih untuk mendukung program cadangan pangan strategis nasional, karena singkong bisa menghasilkan sekian banyak turunan seperti mie, tapioka dan mocaf," kata Prabowo saat meninjau lokasi pengembangan singkong di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 10 Maret 2021.

    Lebih jauh, ia juga menyebutkan, kedatangannya pada hari ini juga untuk menyerap aspirasi masyarakat setempat mengenai pengembangan food estate dan apa saja yang perlu dipersiapkan agar pelaksanaan di Gunung Mas tersebut berjalan baik. "Kebijakan ini sekaligus mendukung program cadangan pangan strategis nasional."

    Prabowo mengatakan, pengembangan food estate sudah menjadi keputusan dari Presiden Jokowi agar bisa mengatasi berbagai macam kemungkinan yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Salah satu kemungkinan yang dimaksud adalah krisis pangan dunia sebagai akibat dari Covid-19. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.