TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta kembali mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan keselamatan warga. Hal tersebut harus dilakukan segera khususnya dalam merespons banjir yang menerjang Jakarta dan sekitarnya belakangan ini.
"Antara lain proyek reklamasi, pemberian izin-izin bangunan dan lain-lain," kata Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 21 Februari 2021.
Sebelumnya, banjir menerjang sejumlah titik di Jakarta pada Sabtu, 20 Februari 2021. Akibatnya, beberapa ruas jalan lumpuh, termasuk jalan tol yang ikut terdampak. Tak hanya itu, listrik pun dipadamkan di sejumlah daerah yang tergenang banjir.
Menurut Tubagus, banjir ini menunjukkan bahwa situasi darurat ekologis dan krisis iklim sudah terjadi. Alih-alih melakukan tindakan mitigasi dan adaptasi, ia menilai pemerintah tak juga memiliki political will untuk melakukan koreksi.
Salah satunya terhadap kebijakan ruang yang semakin eksploitatif terhadap alam. "Kita tahu, bahwa krisis iklim disebabkan oleh kebijakan pembangunan dan ekonomi yang terus menggerus alam," kata dia.
Selain mendesak evaluasi izin bangunan, Tubagus juga meminta pemerintah melakukan upaya pemilihan. Baik pemulihan lingkungan, maupun pemulihan ekonomi bagi warga terdampak.
Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir kali ini lebih disebabkan oleh curah hujan ekstrem pada Sabtu dini hari. Sebab, kapasitas drainase Jakarta hanya berkisar 50 sampai 100 milimeter.
"Bila terjadi hujan di atas 100 milimeter per hari, maka pasti terjadi genangan," kata Anies dikutip dari Antara di hari yang sama. Selain itu, banjir juga terjadi karena ada kiriman dari hulu (Bogor) dan kawasan tengah (Depok).
Baca: Pengusaha Keluhkan Banjir Jakarta: Ibarat Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga Pula
