Bank Syariah Indonesia Beroperasi Besok, Analis: Sentimen Positif di Pasar Saham

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi berpose dalam sesi foto usai penandatanganan akta penggabungan tiga bank syariah milik Himbara di Jakarta, Rabu 16 Desember 2020. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi berpose dalam sesi foto usai penandatanganan akta penggabungan tiga bank syariah milik Himbara di Jakarta, Rabu 16 Desember 2020. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembentukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) melalui merger tiga bank syariah milik himpunan bank milik negara (Himbara) dinilai memberi multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

    Direktur PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee berpendapat proses merger bank syariah yang hampir selesai membawa sentimen positif untuk pelaku usaha maupun investor di pasar saham.

    Menurutnya, kapasitas bank anggota merger yang sudah kuat akan melahirkan entitas baru yang lebih tangguh dan berpotensi membawa dampak positif signifikan terhadap pemulihan ekonomi tahun ini.

    "Ini sudah sangat bagus merger syariah. Entitas baru ini akan mendapat size yang sangat besar, baik aset maupun cabang plus sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Banyak hal yang mereka bisa lakukan untuk pemulihan ekonomi nasional," ujar Hans Kwee melalui keterangan tertulis, Minggu, 31 Januari 2021.

    Dia menjelaskan entitas hasil merger itu dapat secara kuat berkontribusi pada pembiayaan infrastruktur. Peran bank syariah ini juga akan besar dalam menambah dan memperluas pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    Di samping itu, dosen FEB Trisakti dan MET Atmajaya mengatakan potensi penggalangan dana murah oleh BRIS akan lebih baik. Menurutnya, Bank Syariah Indonesia akan mempunyai saluran global yang mumpuni untuk menggalang dana murah non-konvensional sehingga dapat digunakan dalam membiayai berbagai proyek strategis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.