Sri Mulyani Klaim RI Diuntungkan karena Imbal Hasil Surat Utang Terus Turun

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membetulkan posisi kacamatanya saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membetulkan posisi kacamatanya saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bunga yang dibayarkan Indonesia terhadap surat utang dalam bentuk mata uang rupiah bertenor 10 tahun, turun atau semakin rendah dan kini mencapai 16,99 persen. Hal itu karena imbal hasil dari surat berharga negara dalam bentuk mata uang rupiah bertenor 10 tahun turun hingga akhir 2020.

    "Itu artinya membaik, price-nya tinggi, yield-nya turun, jadi bunga yang kita bayar lebih rendah," kata Sri Mulyani rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat secara virtual, Rabu, 27 Januari 2021.

    Dibanding dengan Thailand yang imbal hasil surat utangnya hanya turun 10,66 persen, menurut dia, Indonesia lebih baik. Begitu juga bila ketimbang India yang yield obligasinya turun 9,78 persen, imbal hasil surat utang Indonesia jauh lebih baik. Begitu juga ketika dibandingkan dengan Rusia yang imbal hasil surat utangnya turun 7 persen.

    Sementara itu, Brasil justru imbal hasil surat utang naik sebesar 1,81 persen. Begitu juga Korea Selatan dan Turki masing-masing naik sebesar 2,92 persen dan 5,39 persen.

    ADVERTISEMENT

    "Apalagi dibanding Brasil yang kondisi keuangannya sekarang tidak bagus bahkan Korsel dan Turki yang situasi ekonominya tidak terlalu baik," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.