Tolak Cantrang, Susi Pudjiastuti ke Jokowi: Sumber Daya Ikan Dibawa ke Mana?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Susi Pudjiastuti. ANTARA

    Susi Pudjiastuti. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan lagi kapal cantrang untuk menangkap ikan di laut.

    Susi mempertanyakan keberlanjutan sumber daya ikan Indonesia dengan adanya kebijakan ini. "Pak MenKP @saktitrenggono @jokowi Keberlanjutan sumber daya ikan kita akan dibawa ke mana? Surplus demografi kita membutuhkan asupan protein," cuitnya di akun resminya, @susipudjiastuti, Jumat, 22 Januari 2021.

    Pernyataan Susi itu menanggapi berita mengenai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperbolehkan kembali penggunaan cantrang. Padahal, alat tangkap tersebut sempat dilarang pada era Susi Pudjiastuti menjadi menteri. Saat ini, KKP mencatat ada 6.800 kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang.

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan cantrang sebelumnya kerap tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI). Dengan aturan baru Peraturan Menteri 59 Tahun 2020, fungsi cantrang kembali ke ketentuan semula.

    "Jadi sebelumnya dilarang karena panjang jaring, panjang kantong, dan panjang tali selembar banyak manipulasi tidak sesuai dengan yang ada di SNI kita. Hal ini menjadi masalah. Sehingga harus kita tertibkan dengan beberapa aturan yang ada sesuai SNI," kata Zaini dalam diskusi virtual, Jumat, 22 Januari 2021.

    Ada beberapa ketentuan dalam legalisasi cantrang dalam aturan yang baru. Di antaranya cantrang bakal menggunakan square mesh window pada bagian kantong. Hal itu, kata dia, bertujuan agar ketika ditarik, ikan-ikan kecil yang terjaring masih bisa lolos.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.