Pemerintah Pakai Istilah PPKM, Apa Bedanya dengan PSBB?

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan dalam pembukaan perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun 2021 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021. Perdagangan IHSG pada awal tahun 2021 dibuka menguat 18,76 poin atau 0,31 persen ke posisi 5.997,83. TEMPO/Tony Hartawan

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan dalam pembukaan perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun 2021 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021. Perdagangan IHSG pada awal tahun 2021 dibuka menguat 18,76 poin atau 0,31 persen ke posisi 5.997,83. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menggunakan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengurangi gerak publik di Jawa dan Bali saat pandemi Covid-19. Sebelumnya, pemerintah memakai istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

    Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan PPKM berlangsung selama 2 minggu, terhitung 11 Januari sampai 25 Januari. Cakupannya adalah regional Jawa dan kabupaten/kota dengan parameter tertentu.

    “Pertama ditegaskan ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat. Kedua, masyarakat jangan panik. Ketiga, kegiatan ini mencermati perkembangan Covid-19 yang ada,” katanya melalui diskusi virtual, Kamis, 7 Januari 2021.

    Adapun ada empat hal yang diatur dalam PPKM, yakni: 

    1. Tingkat kematian akibat Covid-19 di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau di atas 3 persen. 

    2. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional atau di bawah 82 persen.

    3. Tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14 persen. 

    4. Tingkat keterisian rumah sakit di atas 70 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.