BKN: Meski Guru Berstatus PPPK, Gaji Akan Setara dengan PNS

Tunjangan Profesi Guru PNS Jabar Sebagian Besar Sudah Diterima

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan gaji guru akan setara dengan pegawai negeri sipil atau PNS meski status perekrutannya ialah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kendati memperoleh pendapatan sebesar PNS, guru tak akan mendapatkan uang pensiun. 

“Penghasilan PPPK setara dengan PNS, tapi tidak mendapatkan uang pensiunan setelah berhenti bekerja,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Paryono saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Desember 2020.

BKN sebelumnya mengumumkan guru mulai tahun 2021 tidak akan lagi masuk kategori CPNS, melainkan PPPK. Pemerintah akan mengubah format penerimaan guru dan keputusan itu telah disepakati Menteri PANRB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta BKN.

Paryono menjelaskan, dengan format yang baru, guru dengan status PPPK ini akan dikontrak. Pemerintah akan mengevaluasi kontrak tersebut setiap tahun. Seumpama guru tidak memiliki performa baik, keberadaannya dapat digantikan oleh orang lain.

Meski format tersebut berubah mulai tahun 2021, Paryono memastikan guru yang kini berstatus PNS tidak akan dialihkan ke PPPK. “Untuk rekrutmen tahun depan, guru bukan sebagai PNS, tetapi statusnya PPPK. Jadi bukan guru yang sekarang PNS berubah menjadi PPPK,” tutur Paryono.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana sebelumnya mengungkapkan alasan pemerintah mengeluarkan formasi guru dari CPNS. Menurut dia, setelah bekerja 4-5 tahun, biasanya CPNS ingin pindah lokasi. Hal itu dinilai akan menghancurkan sistem distribusi guru.

“Selama 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu, tapi tidak selesai dengan dengan sistem PNS. Jadi ke depan akan diubah menjadi PPPK,” ucapnya.

Bima juga mengungkapkan aturan ini bakal berlaku bagi tenaga kesehatan dokter dan lain-lain, seperti penyuluh. Dia menuturkan kebijakan tersebut berlaku di negara-negara lain dengan jumlah pegawai PPPK di bawah naungan pemerintah mencapai 70 persen. Sementara pegawai berstatus PNS jumlahnya hanya 30 persen.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | ANTARA

Baca: 4 Fakta Soal Guru Tak Lagi PNS Mulai Tahun Depan






Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

5 jam lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

3 hari lalu

Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali meminta para CPNS yang lulus pelatihan dasar agar berani menetapkan target tinggi


Beban Tambun Dana Pensiun PNS

9 hari lalu

Beban Tambun Dana Pensiun PNS

MenkeuSri Mulyani mengatakan akan mengubah formulasi pembayaran dana pensiun PNS dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

10 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Langkah Mengakses Perencanaan Berbasis Data di Rapor Pendidikan

10 hari lalu

Langkah Mengakses Perencanaan Berbasis Data di Rapor Pendidikan

Platform Rapor Pendidikan memiliki berbagai fitur, salah satunya adalah Perencanaan Berbasis Data


Ketum PGRI Temui Jokowi Minta Tunjangan Guru Tak Dihapus di RUU Sisdiknas

10 hari lalu

Ketum PGRI Temui Jokowi Minta Tunjangan Guru Tak Dihapus di RUU Sisdiknas

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan tunjangan tersebut bukan sekedar uang, melainkan penghargaan terhadap profesi guru dan dosen.


Bertemu Presiden, PGRI Minta Tunjangan Profesi di RUU Sisdiknas Dipertahankan

10 hari lalu

Bertemu Presiden, PGRI Minta Tunjangan Profesi di RUU Sisdiknas Dipertahankan

PGRI mengusulkan agar tunjangan profesi guru dan dosen tidak dihapus dalam RUU Sisdiknas


Dirapel Setahun, Tunjangan Insentif Guru Non-PNS Cair Paling Lambat November

12 hari lalu

Dirapel Setahun, Tunjangan Insentif Guru Non-PNS Cair Paling Lambat November

Kementerian Agama (Kemenag) sedang memproses pencairan tunjangan insentif bagi guru madrasah bukan pegawai negeri sipil (PNS).


Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

13 hari lalu

Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengeluarkan surat edaran imbauan kepada pengguna jasa transportasi ojek online di lingkup pemkot.


Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

14 hari lalu

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

Himpunan Sekolah dan Madrasah - Islam Nusantara mendukung tetap diberlakukannya peraturan penempatan guru PNS di sekolah dan madrasah swasta.