Jokowi Tegaskan Vaksin Covid-19 Gratis, Tak Terkait Keanggotaan BPJS Kesehatan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersiap memberikan keterangan usai meninjau fasilitas produksi dan uji klinis tahap III vaksin Covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Selasa, 11 Agustus 2020. Dalam kegiatan tersebut, Jokowi juga meninjau langsung uji coba pertama vaksin virus Corona. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersiap memberikan keterangan usai meninjau fasilitas produksi dan uji klinis tahap III vaksin Covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Selasa, 11 Agustus 2020. Dalam kegiatan tersebut, Jokowi juga meninjau langsung uji coba pertama vaksin virus Corona. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis ke seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali. Ia menampik kabar yang menyebutkan hanya peserta BPJS Kesehatan dengan keanggotaan aktif yang bisa mendapatkan vaksin tersebut.

    “Jadi tidak ada kaitannya dengan anggota BPJS. Kan ada isu yang divaksin hanya yang anggota BPJS itu tidak, semua keluarga bisa mengikuti vaksinasi. Tapi nanti diatur oleh kelurahan atau puskesmas,” ujar Jokowi saat menyalurkan bantuan modal kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 18 Desember 2020.

    Ia menyebutkan walau vaksin Covid-19 sudah tersedia di Tanah Air, tetapi proses vaksinasi tidak dapat langsung dilakukan. Pasalnya vaksinasi masih harus menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

    “Kalau BPOM sudah kasih izin, bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat dan tidak dipungut biaya atau gratis,” ucapnya.

    Lebih jauh, Jokowi menjelaskan bahwa proses vaksinasi nantinya akan dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, dia mengingatkan bahwa meski vaksinasi sudah dilaksanakan, Indonesia tidak akan langsung bisa ke kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya adanya pandemi Covid-19. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.