Seorang karyawan keluar dari laboratorium mini usai menjalani tes usap antigen di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Jumat 16 Oktober 2020. Layanan laboratorium mini tes usap antigen yang menyasar pegawai BPKP, auditor, dan tamu pimpinan BPKP tersebut bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap pegawai dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Iklan
Baru-baru ini, pemerintah telah menetapkan kewajiban tes swab PCR bagi warga yang akan bepergian ke Bali menggunakan pesawat dan tes rapid Antigen untuk perjalanan via darat. Pemerintah Provinsi Bali pun telah memberlakukan aturan resmi melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 46 Tahun 2020. Menurut Luhut, kebijakan tersebut untuk mencegah penularan virus corona selama libur panjang.
Luhut memastikan keputusan rapid Antigen dan swab bukan bentuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun, pemerintah menetapkan pengetatan terukur agar klaster-klaster Covid-19 baru tak meruak seusai liburan.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti
9 jam lalu
Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti
Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.
Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali
1 hari lalu
Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali
Luhut berharap pelaksanaan WWF dengan jumlah peserta yang tercatat lebih 30.000 dari 148 negara itu dapat berjalan dengan baik.
Polisi Proses Laporan Penistaan Agama Injak Alquran yang Diduga Dilakukan Pejabat Kemenhub
1 hari lalu
Polisi Proses Laporan Penistaan Agama Injak Alquran yang Diduga Dilakukan Pejabat Kemenhub
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke Asep Kosasih dilaporkan atas dugaan penistaan agama karena menginjak Alquran
Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang
1 hari lalu
Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang
Luhut mengatakan permasalahan industri budidaya udang di Indonesia disebabkan banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi.
Pejabat Kementerian Perhubungan Dilaporkan Istrinya karena Injak Alquran
2 hari lalu
Pejabat Kementerian Perhubungan Dilaporkan Istrinya karena Injak Alquran
Seorang pejabat Kementerian Perhubungan diduga melakukan penistaan agama karena mengInjak Alquran saat bersumpah tidak selingkuh
Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus
2 hari lalu
Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus
Setelah minta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke dalam kabinetnya, Luhut menyinggung soal track record calon anggota kabinet.
Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya
2 hari lalu
Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan takjub melihat kapal OceanX.
Orang Tua Calon Taruna STIP Ajukan Keberatan Keputusan Kemenhub Tak Buka Penerimaan Tahun Ini
3 hari lalu
Orang Tua Calon Taruna STIP Ajukan Keberatan Keputusan Kemenhub Tak Buka Penerimaan Tahun Ini
Alasan Menhub meniadakan penerimaan taruna STIP tahun ini adalah untuk memutus rantai tradisi tidak baik antara senior dan junior.
Selain Spionam, Berikut Sederet Aplikasi Perizinan Milik Kementerian Perhubungan
3 hari lalu
Selain Spionam, Berikut Sederet Aplikasi Perizinan Milik Kementerian Perhubungan
Kementerian Perhubungan memiliki sejumlah aplikasi guna meningkatkan pelayanan bidang transportasi.
Begini Cara Mengecek Kelayakan Bus di Aplikasi Spionam
3 hari lalu
Begini Cara Mengecek Kelayakan Bus di Aplikasi Spionam
Berikut cara mengecek kelayakan bus di aplikasi Spionam milik Kementerian Perhubungan.
