Petisi turut mendesak pemerintah memperbaiki sistem data dan informasi penanganan Covid-19 secara nasional. “Vaksin adalah harapan terakhir dalam usaha kita melawan Covid-19. Jangan sampai Indonesia gagal lagi,” ucap Sulfikar.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Arya Sinulingga, menjawab adanya petisi ini. Arya mengatakan wewenang untuk menentukan jumlah vaksin gratis dan mandiri sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kesehatan.
“Kami di Kementerian BUMN hanya ditugaskan untuk yang mandiri dan soal jumlahnya bukan di kami,” kata Arya. Arya menjelaskan, Kementerian telah menyiapkan vaksin sebaik mungkin dan merancang sejumlah skenario yang diperlukan dalam proses vaksinasi.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menargetkan vaksinasi mandiri dapat diberikan kepada 75 juta penduduk pada 2021. "Vaksin bantuan pemerintah nanti jumlahnya ditetapkan Kementerian Kesehatan, tapi vaksinasi mandiri kami targetkan 75 juta," ujar Erick, 12 Desember lalu.
Erick mengatakan target vaksinasi bantuan pemerintah bisa sama atau lebih besar dari target vaksinasi mandiri. Vaksinasi bantuan pemerintah antara lain ditujukan bagi tenaga kesehatan, anggota TNI dan Polri, serta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.
Baca: Luhut: Presiden Tak Mau Disuntik Vaksin Duluan, Ingin Ramai-ramai dengan Rakyat
