Luhut Sebut Potensi Sumber Daya Alam Bahari RI Belum Tergarap Optimal

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai menggelar rapat bersama sejumlah stakeholder di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis petang, 25 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai menggelar rapat bersama sejumlah stakeholder di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis petang, 25 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan potensi sumber daya alam atau SDA bahari di Indonesia belum tergarap secara optimal. Padahal, menurut dia, potensi ini bisa menjadi pengungkit sekaligus penggerak ekonomi nasional.

    “Indonesia dikarunia SDA maritim berlimpah yang belum tergarap optimal. Di era digital, beberapa kebijakan perlu ditempuh,” ujar Luhut dalam peringatan Hari Nusantara 2020 yang ditayangkan virtual, Ahad, 13 Desember 2020.

    Luhut mengatakan potensi ekonomi maritim Indonesia tercermin dari luas wilayah perairannya. Indonesia saat ini merupakan negara kepulauan terbesar di Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia hingga 108 ribu kilometer.

    Menurut Luhut, potensi maritim bisa dimaksimalkan dengan pemanfaatan teknologi digital secara meluas dan terintegrasi. “Saya mengajak khusus milenial meningkatkan budaya bahari pada era digital. NKRI di tangan kalian,” tutur Luhut.

    ADVERTISEMENT

    Selain meminta generasi milenial melirik potensi sumber daya alam, Luhut meminta masyarakat mengingat jasa Ir Djuanda Kartawidjaja yang mencetuskan prinsip-prinsip negara kepulauan melalui Deklarasi Djuanda. Berkat deklarasi itu, konsep wawasan kepulauan Indonesia diakui oleh dunia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.