TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN yang juga Kepala Sekretariat Sustainable Development Goals (SDG's) Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pemerintah berupaya mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG's. Pada 2030 ditargetkan pencapaian SDGs dan membutuhkan tindakan bersama oleh masyarakat, termasuk media.
Menurutnya, media berperan penting dalam mendukung dialog publik, meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan. "SDGs Media Compact Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, membantu mendorong tindakan lebih lanjut,dan membantu mendorong aksi pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk Agenda 2030," kata Amalia dalam konferensi pers virtual, Sabtu, 5 Desember 2020.
Dia menuturkan para anggota atau Peserta SDGs Media Compact Indonesia adalah institusi media di Indonesia yang berkomitmen meningkatkan jumlah berita yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Media yang terlibat dapat mengakses informasi langsung yang ada di Sekretariat SDGs Indonesia dengan berkoordinasi dengan Komunikasi Publik Spesialis SDGs Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Duta SDGs Alissa Wahid mengatakan terdapat tantangan terkait SDGs di masyarakat. Salah satunya, kata dia, karena bahasa yang digunakan untuk menyampaikan terlalu sulit dimengerti.
"Padahal (inti) SDGs itu mudah, contohnya ada di sebuah sekolah yang meminta ke anak muridnya 'ayo besok bawa air minum pakai tumbler ya', padahal itu sudah SDGs dengan bahasa yang sangat mudah," kata Alissa.
Adapun SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.
SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 tujuan global dengan 169 target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada 2030.
Tujuan dan target tersebut meliputi tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada mulanya, konsep SDGs diusulkan oleh Kolombia dalam government retreat yang diadakan oleh Indonesia pada Juli 2011 di Solo sebagai persiapan konferensi Rio+20.
Usulan ini kemudian dibawa Departemen Informasi Publik PBB pada 64 th NGOs Conference pada September 2011 dan menghasilkan 17 usulan tujuan berkelanjutan serta target-target terkait. Usulan ini juga banyak didiskusikan pada konferensi Rio+20, hingga menghasilkan suatu resolusi yang dikenal dengan nama The Future We Want.
Disepakati pula dalam konferensi bahwa pembentukan SDGs harus berorientasi pada tindakan, ringkas dan mudah dikomunikasikan, serta dapat diaplikasikan secara universal oleh berbagai negara dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat pembangunan, serta menghormati kebijakan dan prioritas setiap negara.
Pada 19 Juli 2014, Grup Kerja Terbuka PBB meneruskan usulan SDGs kepada Majelis Umum PBB. Usulan tersebut terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang menjangkau isu-isu pembangunan berkelanjutan secara luas.
Pada 5 Desember 2014, Majelis Umum PBB menerima usulan OWG sebagai dasar untuk membentuk agenda pasca-MDGs. Negosiasi dengan pemerintah berbagai negara dimulai pada Januari 2015 dan berakhir pada Agustus 2015. Setelah negosiasi, usulan diadopsi ke dalam UN Sustainable Development Summit pada 25 – 27 September 2015 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.
HENDARTYO HANGGI
