Luhut Pastikan Foord Estate di Sumatera Utara Tak Lewati Batas Hutan Lindung

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Presiden Joko Widodo telah meninjau perkembangan kawasan Food Estate selain di Desa Siria-ria, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sekitar tiga hari lalu. Lokasi tersebut akan menjadi kawasan Food Estate, selain di Kalimantan Tengah.

    "Pemilihan lokasi Kawasan Food Estate di sana, saya pastikan tidak melewati batas hutan lindung atau area konservasi lainnya," ujar Luhut dalam postingannya di akun instagram @luhut.pandjaitan, Jumat, 30 oktober 2020.

    Luhut mengatakan pemilihan lokasi itu sudah melalui serangkaian kajian lingkungan dan proses peralihan fungsi kawasan hutan yang dilakukan oleh Kemenko bersama seluruh kementerian terkait, dengan melibatkan akademisi dari berbagai Universitas dan Institut ternama di bidang Pertanian.

    Setelah berkeliling di lahan Kawasan Food Estate tersebut, Luhut mengatakan presiden juga membagikan puluhan ribu sertifikat tanah kepada masyarakat adat di Stadion Simangaronsang, Kecamatan Doloksanggul.

    "Saya melihat sertifikat yang dibagikan termasuk diantaranya adalah 87 sertifikat untuk bidang lahan yang berada di kawasan Food Estate di Humbang Hasudutan agar keberadaan lahan produktif tetap terjaga baik," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.