TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, masih menunggu kesepakatan soal besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 yang tengah dibahas di Dewan Pengupahan. “Yang namanya upah itu kan kesepakatan. Kesepakatan itu sedang dibahas sampai sebelum tanggal 1 (November 2020),” kata dia, di Bandung, Senin, 19 November 2020.
Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah Jawa Barat akan menetapkan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2021. “Kalau UMP itu kan upah paling minimum se-provinsi. Biasanya mengambil upah yang paling rendah di kota/kabupaten tertentu,” kata dia.
Adapun buruh dan pengusaha, menurut Ridwan Kamil, biasanya menunggu penetapan upah selanjutnya, yakni Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). “Yang ramai sebenarnya di UMK."
Ridwan Kamil membenarkan adanya wacana untuk tidak menaikkan besaran UMP untuk 2021 menimbang kondisi perekonomian yang terpuruk di masa pandemi ini. “Kalau wacana itu ada. Yang penting dipahami. Situasi susah kan, mau naiknya juga dari mana, yang ada juga penutupan,” kata dia. "Ini peristiwa bersejarah pertama. Ada upah yang tidak naik, itu turun, karena situasi yang luar biasa parah."
Ridwan Kamil mengaku memilih menunggu kesepakatan soal penepatan upah. “Saya berdoa, yang penting kesepakatan itu di dapat tanpa ada dinamika-dinamika lagi. Karena kita sudah lelah dengan ini. Pak Kapolda apalagi sampai kurus begitu, demo-demo Omnibus Law dan lain-lain,” kata dia. "Saya lagi kondisikan dengan Pak Sekda, dan Tim Pemulihan agar komunikasi betul-betul harus saling paham situasi."
