Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akibat Pandemi, Menaker: Pengangguran Bertambah Jadi 6,9 Juta Orang

Reporter

Editor

Rahma Tri

Sejumlah pekerja dengan mengenakan masker dan menjaga jarak menyelesaikan pesanan furnitur kualitas ekspor di perusahan furnitur PT Saniharto Enggalhardjo di Demak, Jawa Tengah, 9 Juni 2020. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per 27 Mei 2020 jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan sebanyak 3,06 juta orang. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan angka pengangguran akan mencapai 4,22 juta orang pada 2020. ANTARA FOTO/AJI STYAWAN
Sejumlah pekerja dengan mengenakan masker dan menjaga jarak menyelesaikan pesanan furnitur kualitas ekspor di perusahan furnitur PT Saniharto Enggalhardjo di Demak, Jawa Tengah, 9 Juni 2020. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per 27 Mei 2020 jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan sebanyak 3,06 juta orang. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan angka pengangguran akan mencapai 4,22 juta orang pada 2020. ANTARA FOTO/AJI STYAWAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan angka pengangguran di Tanah Air bertambah menjadi 6,9 juta orang. Dari jumlah pengangguran itu, sebanyak 3,5 juta orang di antaranya adalah korban pemutusan hubungan kerja alias PHK.

"Padahal setiap tahun ada pertambahan 2,9 juta penduduk usia kerja baru. Total hampir 10 juta untuk tahun 2020 saja," ujar Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis di laman resmi kemnaker.go.id, Selasa, 13 oktober 2020.

Ida menambahkan, terus bertambahnya angka pengangguran itulah salah satu  alasan yang membuat pemerintah menerbitkan Undang-undang Cipta kerja alias Omnibus Law. Adapun beleid tersebut, kata dia,  banyak berisi syarat-syarat kemudahan berusaha.

"Misalnya, pendirian UMKM dipermudah menjadi berbasis pendaftaran saja, tidak perlu izin, agar tidak lama dan mahal. Mendirikan koperasi cukup lima orang saja. Mendirikan PT juga disederhanakan, cukup satu orang saja. Agar UMKM dapat menjadi badan hukum sehingga bisa bankable. Bisa dapat kredit," kata Ida.

Menaker menjelaskankan, kemampuan dunia usaha di Indonesia tidak sama. Ada usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil. Sehingga, jika pesangon terlalu tinggi, upah terlalu tinggi, dan waktu kerja terlalu kaku, maka usaha kecil menengah sulit tumbuh.  “Itulah sebabnya kita buat aturan yang juga mencerminkan solidaritas kepada industri yang kecil. Ya UU Cipta Kerja itu,” kata Ida.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ida mengatakan upaya kementeriannya tidak pernah berhenti menyosialisasikan Omnibus Law Cipta Kerja. Selasa siang inin, ia juga menggelar pertemuan virtual dengan 70 perwakilan serikat pekerja dan pengusaha, yang menjadi peserta Pelatihan Keterampilan Bernegosiasi bagi Pelaku Hubungan Industrial di Yogyakarta.

CAESAR AKBAR 

Baca jugaMenaker: Subsidi Gaji Sudah Tersalurkan ke 11,9 Juta Pekerja

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Ribuan Orang Hadiri Pembukaan Muslim Life Fair di Yogyakarta, Pameran Produk Halal UMKM

42 menit lalu

Event Muslim Life Fair 2023 berlangsung 9-11 Juni di Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ribuan Orang Hadiri Pembukaan Muslim Life Fair di Yogyakarta, Pameran Produk Halal UMKM

Ratusan brand baik lokal maupun nasional hadir dalam gelaran Muslim Life Fair Yogyakarta.


Menpan RB Janji Tak Ada PHK Saat Tenggat Penghapusan Tenaga Honorer

2 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Rapat perdana Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan-RB dengan Komisi II DPR RI tersebut beragendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menpan RB Janji Tak Ada PHK Saat Tenggat Penghapusan Tenaga Honorer

Menpan RB Abdullah Azwar Anas berjanji tak akan ada PHK saat tenggat penghapusan tenaga honorer pada November 2023.


KSPI Sebut Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibahas dalam Sidang ILO 2023

9 jam lalu

Presiden Partau Buruh Said Iqbal saat memimpin Rakernas di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Ahad, 15 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KSPI Sebut Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibahas dalam Sidang ILO 2023

KSPI menyebutkan Omnibus Law UU CIpta Kerja dibahas dalam sidang tahunan ILO pada Kamis, 8 Juni 2023 di Jeneva, Swiss.


Baru 14,5 Persen UMKM Sukses Tembus Pasar Ekspor, Apa Sebabnya?

22 jam lalu

Sejumlah produk UMKM binaan Kemenkeu Satu Jateng turut dipamerkan pada ekspo yang merupakan rangkaian acara Road to Bussiness Matching UMKM Siap Ekspor Kemenkeu Satu Jateng di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jateng II di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Juni 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Baru 14,5 Persen UMKM Sukses Tembus Pasar Ekspor, Apa Sebabnya?

Data Kemenkop UKM menunjukkan dari 64,3 juta pelaku UMKM saat ini, yang telah berhasil menembus pasar ekspor sebanyak 14,5 persen di antaranya.


Tidak Hanya Investor Besar, Otorita IKN Juga Bidik UMKM untuk Pembangunan Ibu Kota Baru

1 hari lalu

Suasana proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 30 Mei 2023. Progres pembangunan IKN Nusantara secara keseluruhan hingga saat ini telah mencapai 29,45 persen. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Tidak Hanya Investor Besar, Otorita IKN Juga Bidik UMKM untuk Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan akan mengundang banyak investor bisnis untuk berpartisipasi dalam pembangunan.


Pencairan JHT Meningkat, Partai Buruh Singgung Soal PHK Massal

1 hari lalu

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar. Dok. Partai Buruh
Pencairan JHT Meningkat, Partai Buruh Singgung Soal PHK Massal

Partai Buruh menilai para politikus yang berkuasa saat ini lebih banyak meributkan soal Capres dan Cawapres ketimbang memikirkan nasib pekerja.


Sempat Vakum Akibat Pandemi, Event Internasional Bajafash di Batam Kembali Digelar

1 hari lalu

Penampilan salah satu group band jazz yang ada di Batam. TEMPO/ Yogi Eka Sahputra
Sempat Vakum Akibat Pandemi, Event Internasional Bajafash di Batam Kembali Digelar

Seperti Bajafash tahun-tahun sebelumnya, sejumlah musisi jazz akan mengguncang Batam pada pertengahan tahun itu.


Anggota DPRD DKI Sebut Penyumbang Pengangguran Terbanyak Adalah Lulusan SMA/SMK

1 hari lalu

Para pencari kerja mempersiapkan berkas lamaran kerja pada acara
Anggota DPRD DKI Sebut Penyumbang Pengangguran Terbanyak Adalah Lulusan SMA/SMK

Banyak pengangguran terbuka yang berlatar pendidikan SMA/SMK karena tidak semua sekolah menerapkan standar keahlian sesuai standar industri.


Penerima KJP Plus Harus Dijamin Dapatkan Pekerjaan, Anggota DPRD DKI: Banyak yang Menganggur

1 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Penerima KJP Plus Harus Dijamin Dapatkan Pekerjaan, Anggota DPRD DKI: Banyak yang Menganggur

Anggota DPRD minta Pemprov DKI jamin penerima KJP Plus lulusan SMA/SMK mendapatkan pekerjaan.


Daftar Pabrik dan Startup yang Lakukan PHK Pekerja Hingga Juni 2023

1 hari lalu

Ilustrasi PHK. Shutterstock
Daftar Pabrik dan Startup yang Lakukan PHK Pekerja Hingga Juni 2023

Daftar PHK massal perusahaan di Indonesia 2023 antara lain Puma, Toko Buku Gunung Agung, dan Adidas.