"

Budi Gunadi: RI Bisa Kalahkan Temasek Jika Semua BUMN IPO

Editor

Rahma Tri

Budi Gunadi Sadikin. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Budi Gunadi Sadikin. TEMPO/M. Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Budi Gunadi Sadikin mengklaim bahwa nilai aset dari semua perusahaan BUMN bisa melebihi Temasek asal Singapura. Hal itu bisa dilakukan jika semua BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia atau melakukan penawaran saham perdana ke publik (Initial Public Offering/ IPO).

"Dengan kondisi BUMN seperti sekarang, yang saya tidak bisa bilang sangat bagus, kalau secara teoritis kita IPO-kan seluruh BUMN yang ada. Dengan menggunakan standar sales to price ratio pasar sebelum Covid , pemerintah akan memiliki suatu institusi sovereign wealth fund yang lebih besar dari Temasek," kata Budi dalam diskusi yang digelar Lemhannas, Selasa, 6 Oktober 2020.

Dia menuturkan total aset BUMN lebih dari Rp 8.000 triliun. Menurutnya, aset itu lebih besar dari aset pemerintah. "Tidak banyak yang tahu total aset BUMN lebih besar daripada total aset pemerintah yang sekitar Rp 6.600 triliun," kata Budi.

Adapun total nilai Temasek mencapai US$ 156 miliar. Sedangkan, jika semua BUMN melakukan IPO dengan kinerja yang lebih baik, nilai asetnya bisa mencapai US$ 600 miliar.

Jika itu terjadi, total asel BUMN Indonesia bahkan bisa melebihi Sovereign Wealth Fund (SWF) Abu Dhabi. "Jauh lebih besar dari Temasek, atau mungkin setara dengan Abu Dhabi  Investment Authority," kata Budi Gunadi.

Dia juga mengatakan pendapatan BUMN sebelum pandemi Covid-19 sekitar Rp 2.400 triliun setahun. Nilai itu sama besarnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. "Dengan size yang sebesar ini BUMN memiliki peran yang sangat besar ke perekonomian Indonesia," ujarnya.

Menurut Budi,  pada masa awal kemerdekaan, Produk Domestik Bruto Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh APBN negara atau sekitar 30 hingga 40 persen dari ekonomi Indonesia adalah goverment spending APBN. Namun, kata dia, sekarang konteksnya sudah sangat berubah. Dari PDB Indonesia yang sekitar US$ 1 T atau Rp 14.500 triliun, porsi pemerintah atau APBN di sekitar Rp 2.400 triliun. Nilai itu hanya 13-15 persen dari total ekonomi negara.

Baca juga:Ahok Ingin BUMN Tiru Temasek, Dahlan Iskan Ingatkan Kegagalan Malaysia








3 Fakta Banjir di IKN: Hujan, Dampak Pembangunan, dan Peran Bendungan untuk Mitigasi

7 jam lalu

Foto udara suasana pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 21 Februari 2023. Menurut Kasatgas Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Zulyadi, progres bendungan per 21 Februari 2023 telah mencapai 84,4 persen dan ditargetkan selesai pada April 2023, sementara untuk penggenangan air bendungan akan dilaksanakan pada Mei-Juni 2023 yang berfungsi sebagai pasokan air baku ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
3 Fakta Banjir di IKN: Hujan, Dampak Pembangunan, dan Peran Bendungan untuk Mitigasi

Banjir di IKN disebut akibat hujan lebat. Namun, FWI mengatakan ada dampak pembangunan yang membuat banjir di IKN


Realisasi Pendapatan dan Hibah APBN Regional DKI Jakarta Capai Rp246,45 Triliun

10 jam lalu

Pengunjung tengah membeli kebutuhan sehari hari di Transmart Cempaka Putih, Jakarta, Senin, 2 Januari 2023. Margo menuturkan komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan, antara lain kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan dari makanan minuman dan tembakau. Tempo/Tony Hartawan
Realisasi Pendapatan dan Hibah APBN Regional DKI Jakarta Capai Rp246,45 Triliun

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional sampai dengan 28 Februari 2023 naik.


Soal Banjir di IKN, Forest Watch Indonesia: Bukan Cuma Gara-gara Hujan Lebat

22 jam lalu

Banjir di Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Jumat (17/3/2023), akibat hujan lebat yang mengakibatkan sungai meluap. (Antara/HO Pusdalops Kabupaten PPU
Soal Banjir di IKN, Forest Watch Indonesia: Bukan Cuma Gara-gara Hujan Lebat

Juru Kampanye Forest Watch Indonesia Agung Ady Setyawan menilai banjir di wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak semata-mata terjadi karena hujan lebat


Aneka BUMN Dipimpin Jasa Raharja Buka Program Mudik Gratis: 60 Ribu Kuota Disiapkan

23 jam lalu

Ilustrasi mudik dengan bus. TEMPO / Hilman Fathurrahman W'
Aneka BUMN Dipimpin Jasa Raharja Buka Program Mudik Gratis: 60 Ribu Kuota Disiapkan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan 65.603 kuota atau penumpang untuk mudik gratis pada Lebaran 2023.


Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

1 hari lalu

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun.


5 Juta Buruh dari 100 Pabrik Ancam Mogok Tolak UU Cipta Kerja, Apa Dampak bagi Ekonomi RI?

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Juta Buruh dari 100 Pabrik Ancam Mogok Tolak UU Cipta Kerja, Apa Dampak bagi Ekonomi RI?

Bagaimana dampak terhadap ekonomi RI jika 5 juta buruh dari 100 ribu pabrik melakukan mogok nasional?


Ekonomi Global Tak Pasti Usai Bank Ditutup di Sejumlah Negara, Bagaimana Outlook Pertumbuhan RI?

2 hari lalu

Suahasil Nazara. ANTARA
Ekonomi Global Tak Pasti Usai Bank Ditutup di Sejumlah Negara, Bagaimana Outlook Pertumbuhan RI?

Wamenkeu yakin fondasi perekonomian Indonesia masih kokoh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global usai bank ditutup di sejumlah negara.


Insentif Motor Listrik Disalurkan Mulai Hari Ini, Sri Mulyani Gelontorkan Dana Rp 7 T

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. Rapat tersebut membahas mengenai kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Insentif Motor Listrik Disalurkan Mulai Hari Ini, Sri Mulyani Gelontorkan Dana Rp 7 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini secara resmi mengumumkan besaran anggaran yang untuk insentif kendaraan listrik.


Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2023, Syarat, Jadwal, dan Kota Tujuan

3 hari lalu

Kementrian BUMN Erik Thohir lepas warga yang mudik gratis di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Rabu, 27 April 2022. Jasa Raharja bersama 25 BUMN lainnya akan memberangkatkan 249 dari 510 bus dengan 5.000 peserta mudik ,telah diberangkatkan secara bertahap pada Kamis 28 April sampai dengan Jumat 29 April. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2023, Syarat, Jadwal, dan Kota Tujuan

Tata cara daftar mudik gratis BUMN 2023 beserta syarat, jadwal, dan rute kota tujuan via website mudik.jasaraharja.co.id


Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

3 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia bisa menganggu pendapatan negara. Pasalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berkontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.