TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan model bisnis korporasi petani dan nelayan di lapangan belum berjalan optimal. Karena itu, para menteri diminta fokus membangun 1-2 model bisnis korporasi petani dan nelayan di satu provinsi untuk selanjutnya dicontoh di provinsi lain.
"Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan," kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 6 Oktober 2020.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi" melalui "video conference".
Korporasi petani adalah konsep yang awalnya disampaikan Jokowi pada September 2017. Konsep ini berupa perubahan pola kerja petani agar lebih modern dengan membuat kelompok besar petani yang dilengkapi dengan aplikasi modern, berpikir cara pengolahan industri sekaligus memasarkannya ke industri ritel maupun konsumen termasuk dengan cara daring.
"Memang kita melihat kelompok-kelompok petani dan nelayan, tapi belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa 'dilink-an' yang disambungkan mungkin dengan BUMN dan swasta besar," ujar Presiden.
Menurut dia, bisnis korporasi petani dan nelayan ini untuk meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan dan tentu saja untuk mewujudkan transformasi ekonomi.
"Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di tengah pandemi sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam posisi mengalami perlambatan," ungkap Presiden.
