Merespon rencana ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menerbitkan Surat Edaran yang berisikan imbauan dan peringatan kepada rencana serikat pekerja dan buruh untuk melakukan aksi mogok nasional.
Dalam surat yang ditekennya, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka upaya penanggulangan dan pandemic Covid-19, hingga Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2020. Di dalam beleid tersebut mengatur bahwa masyarakat umum maupun karyawan dilarang melakukan kegiatan berkumpul atau bergerombol di suatu tempat.
Surat Edaran itu juga mengingatkan tentang aksi mogok kerja yang boleh dilakukan asalkan terjadi perundingan yang gagal antara pemberi kerja dan pekerja. Dengan demikian, mogok kerja massal yang akan dilakukan nanti dianggap tidak sah.
Lebih lanjut, di dalamnya memuat pula sanksi yang akan diberikan kepada pekerja dan buruh jika tetap mengikuti aksi mogok kerja nasional. Surat Edaran dengan konten serupa turut diterbitkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang diteken oleh Ketua Umum APINDO Haryadi Sukamdani.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meyakini pemerintah bisa mengatasi polemik penolakan Rancangan Undang-undang Omnibus Law oleh serikat buruh dan kelompok masyarakat lainnya. "Penolakan itu saya dengar tapi kami yakin pemerintah bisa atasi, dalam hal ini TNI Polri, dengan lakukan pendekatan," katanya. Terlebih, menurut dia, DPR sudah mendengar dan menampung aspirasi dari kelompok buruh dan diakomodir dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR.
Baca juga: Pimpinan DPR Ingin RUU Cipta Kerja Bisa Disetujui Oktober Ini
BUDIARTI UTAMI PUTRI
