Guna menyampaikan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, Asosiasi pekerja dan buruh bakal mengerahkan massa untuk melakukan aksi mogok nasional selama tiga hari berturut-turut, yaitu 6-8 Oktober 2020. “Mekanismenya nanti masing-masing serikat pekerja di level perusahaan akan mengkoordinir untuk melakukan unjuk rasa nasional ini secara serentak,” ujar Mirah.
Proses perizinan rencana aksi massa ini pun telah dilayangkan kepada aparat kepolisian di masing-masing daerah. Dia memastikan unjuk rasa akan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, sehingga tidak melangar ketentuan yang berlaku di era pandemi.
Sekitar 5 juta buruh dan pekerja dari berbagai perusahaan dan sektor industri yang tersebar di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota dipastikan akan berpartisipasi dalam aksi mogok nasional tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan aksi pamungkas digelar pada 8 Oktober, tepat saat sidang paripurna DPR yang rencananya sekaligus akan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Selama mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi, dimana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,”ucap Said.
Di Ibukota, sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Menteri Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur atau DPRD setempat.
