Alasan Manajemen Kartu Prakerja Belum Sediakan Pelatihan Tatap Muka

Jakarta - Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja memutuskan untuk belum melakukan program pelatihan secara tatap muka. Hal ini berkenaan dengan masih meluasnya penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

"Kami disarankan agar pelatihan offline jangan dulu diselenggarakan demi memastikan tidak hanya masalah ekonomi yang challenging sekarang, tetapi juga kesehatan dari peserta," ujar Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari dalam konferensi video, Selasa, 15 September 2020.

Denni mengatakan telah diminta oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan eksplorasi untuk melakukan proyek percontohan pelatihan offline di beberapa lokasi. Mereka juga diminta untuk berkonsultasi dengan Satuan Tugas Covid-19.

Dari hasil konsultasi dengan Satgas Covid-19, mereka menyarankan agar memilih daerah zona hijau apabila hendak menyelenggarakan pelatihan offline. "Tetapi sekarang zona hijau semakin sedikit," kata Denni.

Di samping itu, manajemen pun diminta untuk menerapkan protokol kesehatan apabila hendak menyelenggarakan pelatihan offline. Denni mengatakan penerapan protokol kesehatan si beberapa daerah yang belum sebagus di kota besar juga menjadi pertimbangan untuk memastikan kesehatan peserta dan instruktur.

"On top dari itu, ketika ruang kelas sama, tetapi pengaturan jumlah peserta semakin sedikit karena protokol kesehatan, memang secara ekonomis makin challenging bagi penyelenggara pelatihan. Karena biaya pelatihan masih tetap Rp 1 juta," ujar dia.

Selain itu, karena pelatihan offline kemungkinan diselenggarakan di kota besar, manajemen mempertimbangkan kemungkinan masyarakat dari daerah juga akan bergerak ke kota apabila ada pelatihan luar jaringan. Karena kondisi-kondisi tersebut, manajemen akhirnya belum menyelenggarakan pelatihan offline.

"Kami mengerti ada sebagian masyarakat yang terbiasa pelatihan offline. Ini mungkin teman-teman semua juga bisa melihat pelatihan reguler yang disediakan Kementerian dan Lembaga sebagai alternatif. Karena BLK milik pemerintah terus menyelenggarakan pelatihan di berbagai daerah. Dan itu offline, serta dananya terpisah dari Kartu Pra Kerja," ujar Denni.

Namun demikian, Denni mengatakan keputusan tersebut masih dinamis dan akan mengikuti kebijakan dari Kemenko Perekonomian.

CAESAR AKBAR