Menteri Pertanian Jelaskan Rencana Pemakaian Anggaran Belanja Tambahan Rp 1,72 T

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Rapat itu membahas program strategis kementrian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Tempo/Tony Hartawan

    Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Rapat itu membahas program strategis kementrian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 1,72 triliun pada 2020. Anggaran itu di antaranya dialokasikan untuk kegiatan dukungan swasembada gula sebesar Rp 137,39 miliar.

    "(Lalu) Dukungan antisipasi kekurangan pangan akibat Covid-19 sebesar Rp 1,45 triliun atau Food Estate di Kalimantan Tengah seluas 30 ribu hektare, Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) Padi seluas 250 ribu hektare," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 14 September 2020.

    Selanjutnya, pengembangan 1.000 Desa Sapi melalui bantuan Sapi pada 5 klaster di 25 desa sebanyak 5.000 ekor. Pengembangan Food Estate Hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, dan kentang di Humbang Hasundutan-Sumatera Utara).

    Serta anggaran yang dialokasikan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Program/Kegiatan Padat Karya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) dan Perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT).

    "Saat ini sedang dilakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan yang sudah dimulai pada awal September 2020," ujarnya.

    Sehingga, kata dia, mulai Oktober, laporan perkembangan realisasi kegiatan dan keuangan mengacu pada anggaran baru sebesar Rp 15,78 triliun sudah dapat dilakukan.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.