TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan pemerintah perlu menghitung ulang proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal IV akibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total untuk wilayah Jakarta. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi kuartal empat diproyeksikan bergerak positif di level 1,38 persen.
“Dengan perkembangan PSBB ini, harus dibuat kalkulasi baru,” tutur Mahendra dalam Rakornas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) secara virtual, Kamis, 10 September 2020.
Mahendra mengatakan PSBB akan mendorong munculnya faktor-faktor baru yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan yang semula diyakini akan positif pada kuartal terakhir tahun diperkirakan bisa bergeser seumpama tidak dilakukan langkah-langkah tertentu.
Maka itu, dia mengatakan perlu pendekatan khusus untuk memitigasi dampak penurunan kinerja ekonomi akibat pembatasan sosial. Ia khawatir penurunan pertumbuhan ekonomi karena PSBB pada kuartal sebelumnya bisa terulang.
“Saya betul-betul khawatir kesinambungan (industri) untuk jangka menengah dan jangka panjang,” ucap Mahendra.
Namun demikian, Mahendra meminta agar penanganan kesehatan dan ekonomi tidak dipertentangkan karena keduanya sama-sama penting. “Karena pandemi membunuh manusia, tapi krisis ekonomi membunuh kehidupan,” ucapnya.
Mahendra pun mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat langkah-langkah pengecualian agar sektor industri tidak mati. “Pengecualian secara khusus diberikan kepada industri manufaktur dan sektor usaha yang mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang baik,” katanya.
Dia menyebut, Kadin dan lembaga sejenisnya bisa membuat pemeringkatan entitas mana saja yang memiliki reputasi baik dalam menjalankan protokol supaya bisa memperoleh pengecualian. Ia pun was-was bila PSBB dipukul merata, industri akan tumbang.
Baca: Pengumuman Anies Baswedan soal PSBB Dinilai Picu Ketidakpastian di Pasar Modal
