TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu fokus utama pembahasan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2021 bersama pemerintah. Untuk itu, dia berharap kualitas belanja negara harus dipertajam demi kesejahteraan rakyat.
"RUU APBN tahun 2021 akan dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR RI. DPR RI dapat memahami beban berat APBN tahun 2021," kata Puan dalam pidato laporan kinerja DPR tahun sidang 2019-2020 pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka ulang tahun ke-75 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 September 2020.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, DPR memiliki komitmen yang tinggi dalam bergotong royong bersama pemerintah untuk memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas sebagai APBN yang mensejahterakan rakyat, memajukan Indonesia, dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa. Adapun beban berat yang dimaksud Puan tak lepas dari ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Alasan pandemi global ini jugalah yang menyebabkan dilakukannya refocussing dan realokasi anggaran dalam APBN 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.
Adapun DPR telah memberikan dukungan kepada pemerintah dengan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. "Melalui UU tersebut, pemerintah telah memiliki ruang kewenangan yang memadai untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya," kata Puan Maharani.
