Indef: Ketahanan Pangan Jadi Perhatian Jokowi dalam RAPBN 2021

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) melambaikan tangan ke arah wartawan saat tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. Jokowi hadir dengan mengenakan baju sabu atau pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur. ANTARA/Galih Pradipta

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) melambaikan tangan ke arah wartawan saat tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. Jokowi hadir dengan mengenakan baju sabu atau pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah menilai ketahanan pangan menjadi perhatian bagi pemerintah Joko Widodo atau Jokowi dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2021.

    "Presiden (Jokowi) menyebutkan masalah ketahanan pangan, ini berarti menjadi concern bagi pemerintah karena di atas kertas ada perhatian ke sana. Teori ekonomi kita harus fix dulu di pertanian, industri baru ke jasa," kata Rusli saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.

    Rusli menjelaskan bahwa negara yang memiliki sistem pertanian yang baik tidak akan mengalami resesi yang begitu dalam. Contohnya terjadi pada Indonesia.

    Menurut dia, pemerintah menilai pentingnya mendukung sektor pertanian sebagai penyelamat ekonomi nasional.

    Ia pun mencontohkan Singapura, sebagai negara maju yang tidak memiliki lahan dan iklim agrikultur yang baik, mengalami resesi cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi Singapura pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi 42,9 persen dibandingkan kuartal I 2020. Sementara jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekonomi negeri Singa itu minus 13,2 persen.

    "Singapura minus belasan persen, sementara Indonesia yang memiliki basic pertanian, resesinya tidak terlalu dalam karena meskipun resesi, ada aktivitas ekonomi yang masih bergeliat. Mau perang mau krisis, orang tetap butuh makan," kata Rusli.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan pemerintah menganggarkan Rp 104,2 triliun untuk ketahanan pangan pada RAPBN 2021.

    Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi; revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan.

    "Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021," kata Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan rilis BPS, sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 4,19 persen (Q to Q) dan secara year on year (yoy) turun 5,32 persen.  PDB pertanian tercatat tumbuh 16,24 persen pada triwulan-II 2020 (q to q) dan secara year on year, sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19 persen.

    ANTARA
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.