Edhy Prabowo: Saya Mau Nelayan Tersenyum, Itu Perintah Presiden

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan) meninjau kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan) meninjau kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengklaim dirinya tidak ingin menjadi menteri populer dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

    "Saya ini bukan Menteri Kelautan dan Periklanan. Saya enggak mau mengiklankan diri saya. Saya mau nelayan tersenyum, itu perintah Presiden," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu 12 Agustus 2020.

    Edhy menuturkan telah melakukan sejumlah kebijakan antara lain menjamin kemudahan perizinan untuk pembudidaya dengan hanya melakukan pengurusan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    "Jadi tidak ada aturan yang memberatkan. Kapolri sudah kirim telegram ke Kapolda agar nelayan dan pembudidaya tidak dikriminalisasi. Saya pasang badan untuk nelayan dan pembudidaya," ujar Edhy.

    KKP menyatakan bahwa mengurus Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam pengolahan ikan kini lebih mudah dengan menggunakan sistem perizinan secara elektronik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Antisipasi Penyebaran Wabah Covid-19 Saat Maulid Nabi

    Untuk menekan penyebaran wabah Covid-19, pemerintah berupaya mencegah kerumunan dalam setiap kegiatan di masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan.