Selama Pandemi Covid-19, Ombudsman Terima 1.346 Pengaduan Soal Bansos

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Antrean warga saat menunggu pencairan Bantuan Langsung Tunai Kementerian Sosial di Kantor Pos Bandung, Jumat, 10 Juli 2020. Pembagian secara serentak di kantor kelurahan dan kantor pos mengakibatkan antrean membludak dan tak bisa lagi menerapkan protokol kesehatan. TEMPO/Prima Mulia

    Antrean warga saat menunggu pencairan Bantuan Langsung Tunai Kementerian Sosial di Kantor Pos Bandung, Jumat, 10 Juli 2020. Pembagian secara serentak di kantor kelurahan dan kantor pos mengakibatkan antrean membludak dan tak bisa lagi menerapkan protokol kesehatan. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menyatakan telah menerima 1.346 pengaduan dari masyarakat terkait bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah pusat ataupun daerah. Angka itu didapat selama Ombudsman membuka posko pengaduan pandemi Covid-19

    "Kalau diperhatikan secara berurutan, paling banyak laporan yang masuk itu secara beruntun paling banyak pengaduan bantuan sosial. Selanjutnya layanan kesehatan, keuangan, keamanan dan transportasi," kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam diskusi virtual, Rabu 8 Agustus 2020.

    Dari ribuan pengaduan yang masuk ke Ombudsman, Dinas Sosial (Dinsos) merupakan instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat terutama terkait bansos. Adapun penyebab banyaknya aduan soal bansos adalah data yang tak akurat.

    Sehingga pada akhirnya banyak penerima bansos yang tak tepat sasaran. "Kalau saja kita memiliki data yang baik, koordinasi data yang baik, tidak akan terjadi misalnya orang yang tidak berhak mendapatkan bansos, mendapatkan (bansos)," kata Amzulian.

    Amzulian pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki data dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai pelaksananya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.