Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Korporasi, Ini Syarat dan Ketentuannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JakartaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan lebih lanjut soal skema penjaminan kredit modal kerja korporasi. Ia menyebutkan porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit.

"Untuk penjaminan ini, sektor yang menjadi prioritas, untuk penjaminan sebenarnya yang dijamin adalah 60 persen pemerintah dan 40 persen oleh perbankan. Namun untuk sektor yang prioritas, pemerintah memberikan penjaminan lebih besar, yaitu 80 persen pemerintah dan 20 persen perbankan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Rabu, 29 Juli 2020.

Sistem tersebut diberlakukan agar pemerintah mampu memberikan stimulasi, namun tetap ada pencegahan moral hazard. Serta, bank tetap bertanggungjawab, meskipun sebagian besar risikonya diambil pemerintah melalui penjaminan tersebut.

Melalui program tersebut, kata dia, pemerintah pun menanggung  pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 miliar sampai Rp 1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp 100 triliun.

Adapun sektor yang dianggap prioritas dalam hal ini adalah sektor pariwisata, otomotif, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, produk kertas serta sektor usaha yang memenuhi kriteria yaitu terdampak Covid-19 dan merupakan padat karya.






Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

4 jam lalu

Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

Sri Mulyani pun berseloroh kerja keras Basuki itu tampak dari rambut putihnya.


Sederet Sektor Usaha Dianggap Aman dari PHK, Mulai Pangan hingga Kosmetik

4 jam lalu

Sederet Sektor Usaha Dianggap Aman dari PHK, Mulai Pangan hingga Kosmetik

Sektor yang relatif aman dari PHK adalah lini usaha yang memiliki orientasi utama ke pasar domestik.


Sri Mulyani Anggap RUU P2SK Relevan Merespons Dinamika Perekonomian Global dan Domestik

13 jam lalu

Sri Mulyani Anggap RUU P2SK Relevan Merespons Dinamika Perekonomian Global dan Domestik

Sri Mulyani Indrawati menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) merupakan fondasi penting.


RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

16 jam lalu

RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

RUU PPSK disepakati untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam sidang paripurna. Apa saja poin penting yang diatur dalam RUU tersebut?


PHK 1.300 Karyawan, Manajemen GoTo: Langkah Sulit, Tapi Demi Bisnis Makin Sehat

23 jam lalu

PHK 1.300 Karyawan, Manajemen GoTo: Langkah Sulit, Tapi Demi Bisnis Makin Sehat

Direktur GOTO Melissa Siska Juminto mengatakan PHK terhadap 1.300 karyawan pada November lalu dilakukan untuk mendorong kinerja bisnis yang semakin sehat.


Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

1 hari lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

1 hari lalu

Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

Menkeu Sri Mulyani memberi hibah jalan nasional ke DKI Jakarta senilai Rp 217 triliun. Saat ini DKI keluarkan Rp 400 miliar untuk perawatan jalan.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

1 hari lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

1 hari lalu

Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum kunjung usai menimpa perusahaan di Indonesia


Belasan Startup PHK Massal Karyawan, Berikut Daftar Lengkapnya

1 hari lalu

Belasan Startup PHK Massal Karyawan, Berikut Daftar Lengkapnya

Di tengah ketidakstabilan ekonomi global, tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus menghantui dunia ketenagakerjaan.