Lapindo Ingin Bayar Utang Pakai Aset, Bagaimana Respons Kemenkeu?

Sejumlah alat berat melakukan penguatan dan peninggian tanggul lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Mei 2018. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, JakartaKementerian Keuangan angkat bicara menanggapi tawaran dari perusahaan milik Aburizal Bakrie, yakni Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya, yang ingin melunasi utang dengan aset tanah.

Saat ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan mengaku masih akan melihat nilai aset tanah  tersebut. "Kalau aset yang ditawarkan tidak bisa dinilai, kami akan meneruskan tagih pembayaran tunai," kata Direktur Jenderal DJKN Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta saat dihubungi Tempo, Ahad, 26 Juli 2020.

Pemerintah mencatat total utang perusahaan Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya hingga akhir 2019 sebesar Rp 1,9 triliun. Utang itu terdiri atas utang pokok senilai Rp 773,38 miliar, denda senilai Rp 981,42 miliar, dan bunga Rp 163,95 miliar.

Terakhir, Lapindo tercatat baru membayar utang kepada pemerintah senilai Rp 5 miliar. Utang tersebut terkait dana talangan yang digelontorkan perseroan untuk warga yang terdampak semburan lumpur Lapindo.

Isa mengatakan pemerintah masih berpikir untuk menerima usulan karena penyelesaian aset atau asset settlement yang ditawarkan adalah aset di wilayah terdampak tertimbun lumpur di Sidoarjo yang belum bisa ditentukan nilainya.






Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

2 hari lalu

Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

Bank sentral Cina berharap bisa meningkatkan sentimen pasar terhadap sektor properti yang terlilit utang dan berpindah dari krisis ke krisis.


Dana Jumbo JETP Rp 311 Triliun, Skema Utang atau Hibah?

3 hari lalu

Dana Jumbo JETP Rp 311 Triliun, Skema Utang atau Hibah?

Pengamat mengatakan komitmen dari JETP itu tidak cukup. Karena transisi energi butuh Rp 500 triliun.


Jokowi Diminta Tak Hanya Andalkan Pembiayaan Transisi Energi dari JETP

4 hari lalu

Jokowi Diminta Tak Hanya Andalkan Pembiayaan Transisi Energi dari JETP

Pemerintah diminta tak hanya mengandalkan pembiayaan transisi energi dari bantuan koalisi negara maju G7+ melalui JETP.


Kinerja Investasi 2023, BKPM: Optimis Tapi Waspada Geopolitik Global

6 hari lalu

Kinerja Investasi 2023, BKPM: Optimis Tapi Waspada Geopolitik Global

BKPM menyatakan bahwa kondisi geopolitik global menjadi hal utama yang akan menjadi perhatian dalam pergerakan aliran investasi pada 2023.


Polisi Duga Ada Persoalan Utang di Balik Kasus Mayat Hidup Lagi

10 hari lalu

Polisi Duga Ada Persoalan Utang di Balik Kasus Mayat Hidup Lagi

Polisi mendapat keterangan adanya persoalan utang yang membelit pria yang sempat jadi mayat, tapi hidup lagi.


Upaya Hapus Utang Setelah Deklarasi G20

10 hari lalu

Upaya Hapus Utang Setelah Deklarasi G20

Presidensi G20 Indonesia mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin yang totalnya mencapai US$ 12,9 miliar.


DPR Kritik Sri Mulyani Soal Utang 5,2 T ke Bulog: Seperti Disuruh Perang, Dikasih Pistol-pistolan

10 hari lalu

DPR Kritik Sri Mulyani Soal Utang 5,2 T ke Bulog: Seperti Disuruh Perang, Dikasih Pistol-pistolan

Ketua Komisi IV DPR Sudin menyinggung Menteri Sri Mulyani soal utang pemerintah ke Bulog Rp 5,2 triliun yang hingga kini belum dibayar.


Terkini Bisnis: Jokowi Soal Penandatanganan Deklarasi KTT G20, Leaders' Declaration Alot Dibahas

11 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Soal Penandatanganan Deklarasi KTT G20, Leaders' Declaration Alot Dibahas

Berita terkini pada petang ini dimulai dari pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa Deklarasi KTT G20 sudah ditandatangani.


Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

11 hari lalu

Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

Langkah pemerintah mendorong agar restrukturisasi utang terhadap kelompok yang berhak menerima DSSI sebaiknya ditujukan juga untuk membantu RI.


Terpopuler Bisnis: Utang Negara Miskin Didorong untuk Dihapus, Peluang Investasi Infrastruktur IKN Rp 323 T

11 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Utang Negara Miskin Didorong untuk Dihapus, Peluang Investasi Infrastruktur IKN Rp 323 T

Berita terpopuler pada 15 November 2022 dimulai dari upaya Presidensi G20 Indonesia mendorong penghapusan utang negara miskin.