BI: Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat Jadi USD 404,7 Miliar

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

    Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri atau ULN Indonesia tercatat sebesar US$ 404,7 miliar pada akhir Mei 2020. Terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar US$ 194,9 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 209,9 miliar.

    ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9 persen (yoy), dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN Pemerintah maupun swasta. "Utang Luar Negeri atau ULN Indonesia pada akhir Mei 2020 tetap terkendali dengan struktur yang sehat," kata Kepala Departemen Komunikasi Onny Widjanarko dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Juli 2020.

    Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan ULN berdenominasi Rupiah. Dia menuturkan posisi ULN pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar US$ 192,1 miliar atau tumbuh 3,1 persen(yoy).

    Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus modal masuk pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik, serta terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia.

    "Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN sehingga biaya utang Pemerintah dapat ditekan," ujarnya.

    Menurutnya, pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititikberatkan pada upaya penanganan wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6 persen).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.