TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menggeber pemulihan tujuh destinasi wisata dengan menggenjot tingkat kunjungan melalui perjalanan dinas pegawai negeri sipil atau PNS. Pelaksana tugas Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Frans Teguh, mengkonfirmasi surat tersebut.
"Sudah ada pergerakan," tutur Frans kepada Tempo, Selasa, 14 Juli 2020.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto pun turut membenarkan kebijakan itu. Menurut Novie, perjalanan bisnis dan dinas merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan maskapai.
"Airlines sudah setengah mati. Jadi, saat perjalanan wisata sedang minim, kami coba dorong penerbangan dari segmen bisnis dan dinas pemerintahan," kata Novie.
Novie menerangkan, okupansi penerbangan dapat bertambah apabila pegawai pemerintah dari Ibu Kota bergerak ke daerah untuk inspeksi atau rapat. Namun, ia belum mengetahui berapa besar frekuensi tersebut akan naik akibat perjalanan dinas. "Belum ada target," katanya.
Surat edaran terkait kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada 6 Juli 2020. Surat itu ditujukan untuk tujuh kementerian di bawah Kemenko Maritim dan Investasi.
Isi surat itu salah satunya meminta setiap kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan matriks atau skema termasuk anggaran pelaksanaan perjalanan dinas PNS ke Banyuwangi, Bali, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Riau, Labuan Bajo, dan Mandalika. Adapun pelaksanaan rapat ini dimulai pada akhir Juli hingga November 2020.
YOHANES PASKALIS
