Pemerintah Geber Perjalanan Dinas PNS ke 7 Destinasi Wisata

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung menggunakan pelindung wajah dan masker serta menerapkan jaga jarak fisik ketika berkeliling melihat satwa saat pembukaan era baru pariwisata Bali di kebun binatang Bali Safari, Gianyar, Bali, Kamis, 9 Juli 2020. Pembukaan pariwisata di Bali akan dilakukan secara bertahap yaitu untuk warga lokal pada 9 Juli, kemudian direncanakan akan dibuka bagi wisatawan domestik pada 31 Juli dan wisatawan asing pada 11 September 2020. Johannes P. Christo

    Pengunjung menggunakan pelindung wajah dan masker serta menerapkan jaga jarak fisik ketika berkeliling melihat satwa saat pembukaan era baru pariwisata Bali di kebun binatang Bali Safari, Gianyar, Bali, Kamis, 9 Juli 2020. Pembukaan pariwisata di Bali akan dilakukan secara bertahap yaitu untuk warga lokal pada 9 Juli, kemudian direncanakan akan dibuka bagi wisatawan domestik pada 31 Juli dan wisatawan asing pada 11 September 2020. Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta Pemerintah tengah menggeber pemulihan tujuh destinasi wisata dengan menggenjot tingkat kunjungan melalui perjalanan dinas pegawai negeri sipil atau PNS. Pelaksana tugas Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Frans Teguh, mengkonfirmasi surat tersebut.

    "Sudah ada pergerakan," tutur Frans kepada Tempo, Selasa, 14 Juli 2020.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto pun turut membenarkan kebijakan itu. Menurut Novie, perjalanan bisnis dan dinas merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan maskapai.

    "Airlines sudah setengah mati. Jadi, saat perjalanan wisata sedang minim, kami coba dorong penerbangan dari segmen bisnis dan dinas pemerintahan," kata Novie.

    Novie menerangkan, okupansi penerbangan dapat bertambah apabila pegawai pemerintah dari Ibu Kota bergerak ke daerah untuk inspeksi atau rapat. Namun, ia belum mengetahui berapa besar frekuensi tersebut akan naik akibat perjalanan dinas. "Belum ada target," katanya.

    Surat edaran terkait kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada 6 Juli 2020. Surat itu ditujukan untuk tujuh kementerian di bawah Kemenko Maritim dan Investasi.

    Isi surat itu salah satunya meminta setiap kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan matriks atau skema termasuk anggaran pelaksanaan perjalanan dinas PNS ke Banyuwangi, Bali, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Riau, Labuan Bajo, dan Mandalika. Adapun pelaksanaan rapat ini dimulai pada akhir Juli hingga November 2020.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020, Peta Calon Kepala Daerah yang Terjangkit Covid-19

    Sejumlah kepada daerah terjangkit Covid-19 saat tahapan Pilkada 2020 berlangsung. Calon Bupati Berau bahkan meninggal akibat wabah virus corona.