Alasan Jokowi Minta Belanja Produk Asing Direm

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/Pool

    Presiden Jokowi (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan belanja pemerintah akan menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Dia mengingatkan belanja pemerintah harus memprioritaskan produk-produk yang ada di dalam negeri.

    "Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi terpacu, bisa memacu pertumbuhan kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," ujar Presiden melalui keterangan tertulis dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu 8 Juli 2020.

    Presiden mencontohkan Kementerian Pertahanan, bisa membeli dari PT Dirgantara Indonesia. PT. Pindad, dan PT. PAL.

    Begitu pula dengan kebutuhan medis. Presiden mengungkap saat ini sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan pandemi Covid-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri. Alat medis itu seperti alat uji Covid-19 dengan metode Polymerase Chain Reaction, alat uji cepat Covid-19 dan juga beberapa obat.

    "Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai lima juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi," ucapnya.

    Dia juga meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah dapat disederhanakan.

    "Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada Rp 70,7 triliun, Kementerian Sosial Rp 104,4 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Presiden.

    Jokowi menilai realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal III nanti akan menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional untuk keseluruhan tahun. Presiden berharap di kuartal III 2020 kegiatan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak terkontraksi dan tetap bertumbuh sehingga akan mempercepat upaya pemulihan ekonomi domestik dari tekanan yang diakibatkan pandemi Covid-19.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.