Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bank Indonesia Diminta Lebih Aktif Mengatasi Krisis

image-gnews
Wartawan tengah melihat secara daring pemaparan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Bank Indonesia (BI) mengumumkan bid yang masuk untuk Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 44,4 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Wartawan tengah melihat secara daring pemaparan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Bank Indonesia (BI) mengumumkan bid yang masuk untuk Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 44,4 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, JAKARTA - Direktur Riset Center of Reform on Economics Piter Abdullah mengatakan peran Bank Indonesia dalam langkah penanggulangan krisis cukup besar. Kapabilitas bank sentral dalam mengatur instrumen moneter dari aturan suku bunga, hingga penerbitan uang bisa membantu pemerintah dalam menjaga kesehatan ekonomi secara makro dan pembiayaan.  

“BI-pemerintah akhirnya sepakat untuk berbagi beban, artinya memberi sinyal tentang semangat mengatasi krisis yang besar,” kata Piter, Selasa 30 Juni 2020. 

Menurutnya, konsep berbagai beban ialah BI menjamin ongkos bunga dari penerbitan surat utang negara yang bakal diserap BI baik di pasar perdana dan sekunder. Hal ini dinilai bisa meringankan beban jangka panjang pemerintah.

Pemerintah pun, katanya, mau tidak mau menerbitkan banyak surat utang negara lantaran sumber penerimaan fiskal seperti perpajakan sudah tidak bisa diharapkan di kondisi ekonomi yang loyo seperti ini. 

Peran besar yang diambil bank sentral dalam penanggulangan wabah corona, juga banyak dilakukan di negara-negara lain. The Federal Reserve Amerika Serikat misalnya sangat rajin mencetak uang dan membeli surat utang negaranya yang hingga Mei mencapai US$ 3,5 triliun. “Kalau ada yang bilang BI jaga kepentingan lembaga dan mempertimbangkan inflasi, perekonomian secara garis besar harusnya didahulukan,” ujar Piter.

Di Indonesia sendiri, berbagai kalangan seperti pengusaha mengusulkan agar BI mencetak banyak uang baru untuk menyediakan pembiayaan bagi pemerintah hingga Rp 600- 4.000 triliun. Desakan tersebut, kabarnya, juga datang dari pemerintah. Dalam sidang kabinet yang digelar 18 Juni lalu, pemerintah dan BI melakukan hitung-hitungan kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam hitungan revisi kedua APBN 2020 pemerintah memperkirakan bakal ada defisit anggaran hingga Rp 1.039 triliun tersebab corona. Menurut salah satu sumber Tempo yang mengetahui jalannya sidang tersebut, pemerintah meminta BI untuk mau menjadi penyerap surat utang negara berdenominasasi rupiah.

Dalam rancangan Kementerian Keuangan, bendahara umum negara bisa menerbitkan SUN rupiah hingga sepekan sekali. “Global bond sudah mentok di angka US$ 6,8 miliar, pinjaman multilateral potensinya cuma Rp 111 triliun,” kata sumber tersebut. “Ya andalannya cuma SUN rupiah.”

Belakangan, tersebar video kemarahan Presiden Joko Widodo yang dilansir resmi oleh Sekretariat Kabinet. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan presiden memang ingin masyarakat tahu kalau presiden ingin berbagai kebijakan stimulus penanggulangan corona berjalan lancar. Moeldoko mengatakan ada tiga kebijakan yang mendapat perhatian khusus presiden yakni bantuan sosial, tunjangan tenaga kesehatan, hingga program di sektor keuangan yang melibatkan BI, OJK seperti restrukturisasi kredit.

HENDARTYO HANGGI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bersiap Bentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah, OJK: Peran Penting Pertumbuhan Ekonomi

3 jam lalu

Logo OJK. wikipedia.org
Bersiap Bentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah, OJK: Peran Penting Pertumbuhan Ekonomi

OJK sedang menggagas pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS).


OJK Berkomitmen Mendorong Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

12 jam lalu

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia H. Amirsyah Tambunan dalam Pertemuan Tahunan (Ijtima’ Sanawi) Dewan Pengawas Syariah 2024 di Jakarta, pada Jumat, 11 Oktober 2024. Dok. OJK
OJK Berkomitmen Mendorong Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dengan meningkatkan daya saing keuangan syariah melalui berbagai regulasi dan program inisiatif yang telah dan akan diterbitkan.


Terkini Bisnis: OVO Buka Suara soal Tudingan Judi Online, OJK Terima Aduan Masyarakat

14 jam lalu

Ilustrasi pemain judi online. Selain wartawan, Menkominfo Budi Arie mengungkapkan bahwa pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terlibat praktik judi online. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terkini Bisnis: OVO Buka Suara soal Tudingan Judi Online, OJK Terima Aduan Masyarakat

Bos OVO Karaniya Dharmasaputra buka suara usai platformnya dituding telah memfasilitasi judi online oleh Kominfo.


OJK Gelar Pertemuan Tahunan Dewan Pengawas Syariah 2024

15 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam Pertemuan Tahunan (Ijtima’ Sanawi) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024 di Jakarta, pada Jumat, 11 Oktober 2024. Dok. OJK
OJK Gelar Pertemuan Tahunan Dewan Pengawas Syariah 2024

OJK terus berupaya mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dengan meningkatkan daya saing keuangan syariah melalui berbagai regulasi dan program inisiatif yang telah dan akan diterbitkan.


Indeks Keyakinan Konsumen Turun, Pemerintah Disarankan Segera Gelontorkan Stimulus untuk Jaga Pertumbuhan

20 jam lalu

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. ANTARA
Indeks Keyakinan Konsumen Turun, Pemerintah Disarankan Segera Gelontorkan Stimulus untuk Jaga Pertumbuhan

Ekonom menilai pemerintah perlu segera berikan stimulus agar keyakinan konsumen dan kinerja penjualan eceran bisa segera membaik.


Terpopuler: Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Manoj Punjabi Jadi Direktur Utama Net TV

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Mentri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Terpopuler: Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Manoj Punjabi Jadi Direktur Utama Net TV

Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto semakin dekat. Sejumlah nama menteri Jokowi dikabarkan masih ada.


OJK Yakin Kredit Perbankan Bakal Tumbuh 11 Persen hingga Akhir Tahun

1 hari lalu

Ilustrasi bank. ANTARA
OJK Yakin Kredit Perbankan Bakal Tumbuh 11 Persen hingga Akhir Tahun

Di tengah masalah ekonomi global, OJK yakin pertumbuhan kredit perbankan masih dua digit


OJK Sebut Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Moncer, Total Aset Tembus Rp2.742 Triliun

1 hari lalu

Mirza Adityaswara. ojk.go.id
OJK Sebut Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Moncer, Total Aset Tembus Rp2.742 Triliun

OJK mencatat total aset industri jasa keuangan syariah meningkat 12,9 persen secara tahunan dan mencapai Rp2.742 triliun.


Investor Pasar Modal Tembus 14 Juta per Oktober 2024, BEI: Literasi Keuangan Perlu Digenjot Lagi

1 hari lalu

Suasana acara Pembukaan Perdagangan Sesi Kedua Dalam Rangka 47 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia di Hall Bursa Efek Indonesia Jakarta, Senin, 12 Agustus 2024. Menurut data BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal RI hingga Juli 2024 mencapai 13,45 juta investor. TEMPO/Tony Hartawan
Investor Pasar Modal Tembus 14 Juta per Oktober 2024, BEI: Literasi Keuangan Perlu Digenjot Lagi

PT Bursa Efek Indonesia mencatat investor pasar modal sudah tembus 14 juta single investor identification (SID) per awal Oktober 2024.


Sepanjang 2014-2019, Kemenkop UKM Bubarkan 82.000 Koperasi Bermasalah

1 hari lalu

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Ahmad Zabadi dalam acara konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Oyuk Ivani Siagian
Sepanjang 2014-2019, Kemenkop UKM Bubarkan 82.000 Koperasi Bermasalah

Kemenkop UKM telah membubarkan 82.000 koperasi bermasalah sepanjang 2014 hingga 2019.