TEMPO.CO, Jakarta - Sampai hari ini, masih ada 20 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM yang belum mendapat akses lembaga pembiayaan. Otomatis, mereka belum bisa memperoleh pembiayaan di masa Covid-19 ini.
"Ini catatan dari SMERU (SMERU Institute), lembaga riset sosial," kata Teten Masduki Menteri Koperasi dan UKM dalam dalam konferensi pers Gerakan Toko Bersama di Jakata, Senin, 29 Juni 2020.
Mereka adalah UMKM yang sama sekali tidak terhubung, baik dengan perbankan maupun koperasi. Untuk itu, Teten meminta para penggiat dan asosiasi UMKM membantu kelompok ini membuat rekening bank sampai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Kalau semua terhubung, ke depan mudah bagi kami melakukan pemberdayaan," kata Teten.
Saat ini, UMKM menjadi sektor bisnis yang paling terdampak Covid-19. Riset terbaru dari Katadata Insight Center (KIC) misalnya, menemukan 82,9 persen dari 206 UMKM merasakan dampak negatif dari Covid-19, seperti penurunan omzet hingga kondisi usaha yang kian memburuk.
Mereka kemudian diberi sejumlah insentif. Pertama, restrukturisasi kredit untuk UMKM yang punya pinjaman di bank di bawah Rp 10 miliar. Kedua, modal usaha di Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Namun, berbagai masalah ini membuat insentif belum dinikmati semua UMKM.
Inilah yang kemudian menjadi sorotan Jokowi dalam sidang kabinet pada 18 Juni 2020. "Mereka [usaha kecil, usaha mikro] semuanya menunggu. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita enggak ada apa-apa, berbahaya sekali," kata Jokowi.
Meski demikian, Teten menyebut sudah ada 60,66 juta UMKM lengkap by name by address. Mereka inilah yang sudah terhubung dengan lembaga pembiayaan dan bisa menerima insentif sepanjang memenuhi persyaratan.
FAJAR PEBRIANTO
