2045, Hipmi Targetkan Jumlah Pengusaha 10 Persen Angkatan Kerja

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum HIPMI Mardani H Maming dalam usai menjadi pembicara dalam Diskusi bertajuk

    Ketum HIPMI Mardani H Maming dalam usai menjadi pembicara dalam Diskusi bertajuk "Digital Transformation For Indonesian Economy: Finding The New Business Models" yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group bekerja sama dengan Bank Indonesia di Hotel Hotel Kempinski, Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2020. (Foto: Norman Senjaya)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H. Maming mengatakan, akan berusaha meningkatkan jumlah pengusaha Indonesia dan melahirkan konglomerat baru dari HIPMI.

    Untuk itu, para pengusaha muda yang baru memulai usaha harus dirangkul dan dibimbing agar bisa bertahan dan tidak mudah menyerah. "Target jumlah pengusaha pada tahun 2045 sejumlah 10 persen dari jumlah angkatan kerja," ujar Maming dikutip dari siaran pers, Jumat, 26 Juni 2020.

    Menurut Maming, ketangguhan perekonomian nasional sebuah negara salah satu indikatornya bisa dilihat dari rasio jumlah pengusaha dengan jumlah penduduknya. Rata-rata negara maju yang memiliki ekonomi stabil, memiliki rasio pengusaha 14 persen.

    Artinya, 14 persen penduduk di negara tersebut adalah pengusaha. Namun, posisi Indonesia dalam hal rasio jumlah pengusaha masih rendah.

    "Menyiapkan sinkronisasi data-data pengusaha Indonesia saat ini dalam rangka menyambut bonus demografi. HIPMI menyiapkan master plan pengusaha muda untuk 10 tahun ke depan dalam rangka menyambut 50 tahun HIPMI," ucapnya.

    Dia pun mengklaim, akan membuat HIPMI mampu mengambil peran secara aktif untuk mendorong jumlah pengusaha di Indonesia mengalami kenaikan. HIPMI bukan hanya sekadar wadah bagi pengusaha di Indonesia, tapi juga dipersiapkan kepada para generasi yang baru untuk menjadi pengusaha dan terus meningkatkan kualitas pengusaha Indonesia dengan program-program yang disiapkan.

    "BPS harus menjadi pusat rujukan data nasional terkait jumlah pengusaha. Patokan definisi pengusaha menggunakan standar ILO. Peralatan pendukung dalam rangka meningkatkan kinerja BPS harus disupport oleh pemerintah secara full," ungkapnya.

    Maming menjelaskan, saat ini banyak startup unicorn yang saling bersaing. Namun, mereka lahir bukan dari HIPMI, sementara anggota HIPMI tidak sedikit yang gagal bersaing dalam dunia usaha. Salah satunya diharapkan dapat melahirkan konglomerat baru, yang artinya HIPMI berhasil memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.

    Dia menilai, ekonomi kreatif kini mampu menjadi industri penting untuk menopang perekonomian bangsa, sehingga perlu diberikan insentif.

    "Pemerintah harus serius memberikan insentif dan akses permodalan kepada para pelaku ekonomi kreatif yang tidak bankable. Dalam hal ini, pemerintah harus hadir di sektor yang sangat strategis ini," tuturnya.

    Jika ekonomi kreatif dikembangkan, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga bisa meningkat dan dapat menciptakan produk lokal berkualitas yang berdaya saing tinggi. Menurutnya, Indonesia tidak boleh kalah dengan negara lain.

    Dengan ekonomi kreatif, banyak sekali dampak yang akan tercipta yaitu membuka lapangan pekerjaan baru dan menekan angka pengangguran.

    Selain membuka lapangan pekerjaan, industri ini menciptakan pola pikir pengusaha menjadi kreatif, kompetisi dunia bisnis yang lebih sehat dan meningkatkan inovasi di berbagai sektor.

    "Ke depan, kita akan terus lahirkan dan maju bersama para pelaku ekonomi kreatif di HIPMI," katanya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.