Pegawai Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, Ini Sikap OJK

Benny Tjokosaputro jalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2020. Tempo/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan, Anto Prabowo mengatakan mendukung proses penegakan hukum terkait kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah.

Hal itu sehubungan dengan pemberitaan adanya penetapan tersangka terhadap pegawai Otoritas Jasa Keuangan mengenai proses penegakan hukum terkait Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung.

"Sejak dimulainya proses penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Agung, OJK telah dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung," kata Anto dalam keterangan tertulis Kamis, 25 Juni 2020.

Menurutnya, OJK selama ini telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membangun sistem keuangan yang sehat, stabil dan kredibel dalam rangka melindungi konsumen dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Salah satu falsafah penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegakkan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan untuk terselenggaranya sistem jasa keuangan yang menjunjung tinggi aspek governance.

Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kewenangan OJK tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan operasional di industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank. Sejak efektif menerima amanat peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pasar modal dan IKNB (sejak 1 Januari 2013) dan perbankan (sejak 1 Januari 2014), OJK mengklaim terus melakukan berbagai penguatan dan perubahan untuk menciptakan praktik-praktik industri jasa keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

HENDARTYO HANGGI






Koperasi Batal Diawasi OJK, Kemenkop Minta Saran untuk Susun RUU Perkoperasian

3 jam lalu

Koperasi Batal Diawasi OJK, Kemenkop Minta Saran untuk Susun RUU Perkoperasian

Wacana pengawasan koperasi simpan pinjam di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dipastikan batal.


RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

7 jam lalu

RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

RUU PPSK disepakati untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam sidang paripurna. Apa saja poin penting yang diatur dalam RUU tersebut?


Tumbal Korban Janji Cuan Wanaartha

17 jam lalu

Tumbal Korban Janji Cuan Wanaartha

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan asuransi Wanaartha Life alias, Senin, 5 Desember 2022.


Kejagung Belum Terima SPDP Ismail Bolong

20 jam lalu

Kejagung Belum Terima SPDP Ismail Bolong

Kejaksaan Agung menyatakan penyidik Bareskrim Polri belum menyerahkan SPDP kasus Ismail Bolong.


Strategi BRI Antisipasi Jelang Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

1 hari lalu

Strategi BRI Antisipasi Jelang Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

BRI menempuh strategi soft landing strategy untuk menjaga kualitas aset agar tetap sehat dan prudent.


Bos Wanaartha Life Beberkan Kewajiban yang Harus Dibayar ke Pemegang Polis Mencapai Rp 15,7 Triliun

1 hari lalu

Bos Wanaartha Life Beberkan Kewajiban yang Harus Dibayar ke Pemegang Polis Mencapai Rp 15,7 Triliun

Hasil audit independen menunjukkan bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan Wanaartha Life kepada para pemegang polis mencapai Rp 15,7 triliun.


Pemerintah Targetkan IPO Pertamina Geothermal Energy pada Triwulan I 2023

2 hari lalu

Pemerintah Targetkan IPO Pertamina Geothermal Energy pada Triwulan I 2023

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bakal melakukan Initiap Public Offering (IPO) perusahaan energi panas bumi Pertamina Geothermal Energy.


Kredit Perbankan Tumbuh 11,95 Persen, OJK: Ditopang Kredit Investasi

2 hari lalu

Kredit Perbankan Tumbuh 11,95 Persen, OJK: Ditopang Kredit Investasi

OJK membeberkan kondisi perbankan nasional saat ini. Kredit perbankan pada Oktober 2022 tercatat tumbuh menjadi 11,95 persen secara tahunan.


Aturan PAYDI Baru Pertegas Komitmen Customer Centric Prudential Indonesia

2 hari lalu

Aturan PAYDI Baru Pertegas Komitmen Customer Centric Prudential Indonesia

Prudential Indonesia memandang aturan baru PAYDI sebagai penyempurnaan dari kebijakan yang telah berlaku.


RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

2 hari lalu

RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

OJK akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU PPSK, terutama soal topik-topik yang berkaitan dengan pengawasan otoritas tersebut.