Pemda Didesak Cegah Moral Hazard Insentif Lomba Video New Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah daerah atau pemda didesak memprioritaskan pemanfaatan dana insentif hasil lomba video simulasi di era New Normal untuk membiayai kebutuhan mendesak dalam penanganan pandemi Corona atau Covid-19. Hal ini disampaikan oleh peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhamad Rifki Fadilah.

"Pemda  juga perlu memanfaatkan dana insentif ini sebaik mungkin dan jangan sampai menimbulkan moral hazard," kata Rifki melalui keterangannya, Selasa 23 Juni 2020. Program lomba pembuatan video simulasi tentang era new normal antardaerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri itu menawarkan total hadiah senilai Rp 164 miliar.

Untuk mencegah terjadinya moral hazard, Rifki menekankan bahwa Pemda harus membuat pelaporan penggunaan dana insentif secara akuntabel dan transparan, serta dapat diakses oleh masyarakat. Agar dana ini dapat dimanfaatkan dengan optimal dan relevan dengan kebutuhan di daerah, penggunaan dana ini juga perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam proses kebijakannya.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat umum dapat mengetahui proses dan alokasi penggunaan dana tersebut, penggunaan dana pun akan tepat sasaran, dan masyarakat ikut berpartisipasi di dalamnya.

Rifki menjelaskan, proses kebijakan dengan prinsip good governance dapat mencegah informasi asimetris antara Pemda dan masyarakat mengenai penggunaan dana. Alhasil, potensi moral hazard dari Pemda dapat ditekan dengan membuat laporan penggunaan dana secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan mudah diakses oleh masyarakat umum. "Dengan demikian,  masyarakat  juga turut mengawasi proses anggaran ini,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menggelontorkan anggaran Rp168 miliar sebagai hadiah untuk pemenang lomba video simulasi protokol tatanan New Normal di tengah pandemi Corona.

Adapun uang hadiah itu diberikan dalam bentuk dana insentif daerah (DID) kepada 84 Pemda pemenang untuk tujuh sektor dan empat klaster. Pemenang pertama diberikan Rp 3 miliar, pemenang kedua Rp 2 miliar, dan pemenang ketiga Rp 1 miliar.

Belakangan lomba dengan alokasi anggaran besar tersebut dipersoalkan oleh publik karena dinilai tidak tepat sasaran. Tak sedikit netizen yang mempertanyakan program yang digelar Kemendagri dan memakan alokasi anggaran besar tersebut.

• 1
• 2
• Selanjutnya