"

Pemda Didesak Cegah Moral Hazard Insentif Lomba Video New Normal

Petugas medis melakukan tes swab kepada pedagang di Pasar Thomas Cideng, Jakarta, Rabu 17 Juni 2020. Tes swab masal terhadap para pedagang pasar ini diselenggarakan oleh Puskesmas Kecamatan Gambir untuk mendeteksi penyebaran virus corona di lingkungan pasar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Petugas medis melakukan tes swab kepada pedagang di Pasar Thomas Cideng, Jakarta, Rabu 17 Juni 2020. Tes swab masal terhadap para pedagang pasar ini diselenggarakan oleh Puskesmas Kecamatan Gambir untuk mendeteksi penyebaran virus corona di lingkungan pasar. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah daerah atau pemda didesak memprioritaskan pemanfaatan dana insentif hasil lomba video simulasi di era New Normal untuk membiayai kebutuhan mendesak dalam penanganan pandemi Corona atau Covid-19. Hal ini disampaikan oleh peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhamad Rifki Fadilah.

"Pemda  juga perlu memanfaatkan dana insentif ini sebaik mungkin dan jangan sampai menimbulkan moral hazard," kata Rifki melalui keterangannya, Selasa 23 Juni 2020. Program lomba pembuatan video simulasi tentang era new normal antardaerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri itu menawarkan total hadiah senilai Rp 164 miliar.

Untuk mencegah terjadinya moral hazard, Rifki menekankan bahwa Pemda harus membuat pelaporan penggunaan dana insentif secara akuntabel dan transparan, serta dapat diakses oleh masyarakat. Agar dana ini dapat dimanfaatkan dengan optimal dan relevan dengan kebutuhan di daerah, penggunaan dana ini juga perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam proses kebijakannya.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat umum dapat mengetahui proses dan alokasi penggunaan dana tersebut, penggunaan dana pun akan tepat sasaran, dan masyarakat ikut berpartisipasi di dalamnya.

Rifki menjelaskan, proses kebijakan dengan prinsip good governance dapat mencegah informasi asimetris antara Pemda dan masyarakat mengenai penggunaan dana. Alhasil, potensi moral hazard dari Pemda dapat ditekan dengan membuat laporan penggunaan dana secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan mudah diakses oleh masyarakat umum. "Dengan demikian,  masyarakat  juga turut mengawasi proses anggaran ini,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menggelontorkan anggaran Rp168 miliar sebagai hadiah untuk pemenang lomba video simulasi protokol tatanan New Normal di tengah pandemi Corona.

Adapun uang hadiah itu diberikan dalam bentuk dana insentif daerah (DID) kepada 84 Pemda pemenang untuk tujuh sektor dan empat klaster. Pemenang pertama diberikan Rp 3 miliar, pemenang kedua Rp 2 miliar, dan pemenang ketiga Rp 1 miliar.

Belakangan lomba dengan alokasi anggaran besar tersebut dipersoalkan oleh publik karena dinilai tidak tepat sasaran. Tak sedikit netizen yang mempertanyakan program yang digelar Kemendagri dan memakan alokasi anggaran besar tersebut.








Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo Sibuk Sampaikan Maaf Sepekan Ini, Soal Bea Cukai dan Pajak

9 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo Sibuk Sampaikan Maaf Sepekan Ini, Soal Bea Cukai dan Pajak

Sepekan ini Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo sibuk menyampaikan permintaan maaf antara lain kepada Alisaa Wahid dan komika Dodit Mulyanto.


Covid-19 di Wuhan Menyebar dari Anjing Rakun? Begini Dugaan Itu Muncul

1 hari lalu

Anjing rakun (Nyctereutes procyonoides. wikipedia.org
Covid-19 di Wuhan Menyebar dari Anjing Rakun? Begini Dugaan Itu Muncul

Debat asal usul Covid-19 bertambah panjang lagi. WHO minta CDC Cina kirim ulang data.


Kronologi Pegawai Bea Cukai Viral Usai Komentari Curhat Warganet Soal Pajak hingga Direspons Stafsus Sri Mulyani

1 hari lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa penumpang di bandara. Dok. Bea Cukai
Kronologi Pegawai Bea Cukai Viral Usai Komentari Curhat Warganet Soal Pajak hingga Direspons Stafsus Sri Mulyani

Seorang pegawai Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Widy Heriyanto viral di media sosial karena komentarnya terhadap curhatan warganet yang dinilai tak pantas.


PPP Menilai Alasan Jokowi Tiadakan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat

1 hari lalu

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
PPP Menilai Alasan Jokowi Tiadakan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat

Politikus PPP Achmad Baidowi alias Awiek menanggapi keluarnya surat Sekretaris Kabinet ihwal arahan penyelenggaraan buka puasa bersama.


Bubur Sup Khas Kesultanan Deli Kembali Disajikan Setelah Tiga Tahun Tak Muncul saat Ramadan

1 hari lalu

Jamaah mengambil bubur sup khas Kesultanan Deli di halaman Mesjid Raya Al Mashun Medan, Kamis 23 Maret 2023. ANTARA/M Sahainy Nasution
Bubur Sup Khas Kesultanan Deli Kembali Disajikan Setelah Tiga Tahun Tak Muncul saat Ramadan

Mesjid Raya Al Mashun Medan kembali menyajikan bubur sup khas Kesultanan Deli pada Ramadan tahun ini setelah sempat ditiadakan karena Covid-19


Sederet Aturan Buka Puasa di Bus Transjakarta Selama Bulan Ramadan 1444 Hijriah

2 hari lalu

Warga saat menunggu bus di Halte Transjakarta Bundaran HI yang sedang dilakukan uji coba, Jakarta, Minggu, 9 Oktober 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sederet Aturan Buka Puasa di Bus Transjakarta Selama Bulan Ramadan 1444 Hijriah

PT Transjakarta memberlakukan aturan buka puasa di dalam bus dan halte selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Apa saja yang dilarang?


Ed Sheeran Ungkap Masalah Kesehatan, 7 Kali Kena Covid-19 dan Alami Bulimia

3 hari lalu

Ed Sheeran. Foto: Instagram/@teddysphotos
Ed Sheeran Ungkap Masalah Kesehatan, 7 Kali Kena Covid-19 dan Alami Bulimia

Ed Sheeran mengaku sering terkena Covid-19 karena sering bepergian. Apa lagi masalah kesehatan yang ia alami?


Pemerintah Beri Penghargaan Penanganan Covid-19

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat acara Penghargaan Penanganan Covid-19 yang digelar di Gedung Dhanapala, Senin (20/03).
Pemerintah Beri Penghargaan Penanganan Covid-19

Penghargaan Penanganan Covid-19 diberikan sebagai wujud apresiasi kepada semua komponen bangsa yang telah bekerja keras mengatasi Pandemi Covid-19.


Data Awal Penyebaran Covid-19 Unggahan Ilmuwan China Menghilang, Kenapa?

3 hari lalu

Rakun bernama Fritzi menyantap makanan di rumah dokter hewan Mathilde Laininger di Berlin, Jerman, 27 Januari 2022. Saat ini Fritzi memiliki akun Instagram dengan sepuluh ribu pengikut. REUTERS/Hannibal Hanschke
Data Awal Penyebaran Covid-19 Unggahan Ilmuwan China Menghilang, Kenapa?

Berdasarkan data awal Covid-19 yang diunggah peneliti China, muncul teori baru bahwa virus corona kemungkinan disebarkan rakun di pasar hewan Wuhan.


Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

3 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bercerita pernah ditelepon Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.