Kata Ridwan Kamil Soal Aturan Kelas Rawat Inap BPJS Akan Dihapus

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/20). (Foto: Rizal/Humas Jabar)

    Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/20). (Foto: Rizal/Humas Jabar)

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Kang Emil mengatakan hal terpenting dalam layanan BPJS Kesehatan bukan pada tingkatan kelas, melainkan pelayanan secara prima kepada masyarakat yang sakit.

    “Intinya mau satu kelas, dua kelas, tiga kelas, apa pun (kelasnya) yang penting kualitas pelayanan kepada kemanusiaan jangan diturunkan,” kata Kang Emil menanggapi rencana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI untuk menghapus kelas dalam layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Bandung, Selasa, 16 Juni 2020

    “Masalah nanti (jika) satu kelas berdampingan antara yang sakit, saya kira bukan itu poinnya. Poinnya adalah orang sakit bisa dilayani dengan segala (pelayanan) yang ada,” katanya.

    Terkait dampak perubahan BPJS Kesehatan terhadap beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika kelas tersebut diubah, Kang Emil berujar bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan penghitungan.

    Namun, dia memastikan akan memprioritaskan APBD tersebut bagi warga Jabar yang masuk golongan miskin dan menengah ke bawah.

    Selama ini, kelas peserta BPJS Kesehatan dibedakan berdasarkan iuran dan fasilitas yakni Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Rencananya, pemerintah akan menghapus kelas-kelas tersebut dan menerapkan kelas standar dengan layanan yang sama bagi setiap peserta mandiri.

    Menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), pemerintah menyiapkan kelas standar agar tercipta kesamaan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan antara masing-masing peserta BPJS Kesehatan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Alur Vaksinasi Covid-19

    Kementerian Kesehatan menetapkan alur vaksinasi Covid-19. Mulai dari pengadaan dan produksi, hingga pelaporan dan integrasi.