KKP Siapkan Protokol Pariwisata New Normal Raja Ampat

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wisatawan menikmati keindahan kawasan wisata Piaynemo dari atas bukit di Desa Pam, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, 22 November 2019. TEMPO/Fardi Bestari

    Wisatawan menikmati keindahan kawasan wisata Piaynemo dari atas bukit di Desa Pam, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, 22 November 2019. TEMPO/Fardi Bestari

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menyiapkan protokol new normal di lokasi wisata Raja Ampat

    Kepala BKKPN Kupang Ikram M. Sangadji mengatakan pihaknya akan menyusun timeline kegiatan pariwisata new normal yang dijadwalkan akan dibuka pada Desember 2020 mendatang.

    "BKKPN Kupang telah membuat protokol new normal pariwisata alam perairan, yang dapat menjadi masukan dalam pembuatan protokol pariwisata new normal di Raja Ampat," ujarnya dalam keterangan pers, Senin 15 Juni 2020.

    Pedoman umum pariwisata new normal antara lain berupa pembuatan pedoman new normal, pembuatan sistem satu pintu untuk pariwisata Raja Ampat, pengecekan wisatawan pada pintu masuk bandara/pelabuhan dan digitalisasi sistem reservasi.

    Selain itu juga akan dilakukan penguatan sarana prasarana kesehatan untuk mendukung kegiatan pariwisata new normal dengan pengembangan sentra kesehatan di tingkat distrik, penguatan puskesmas terpadu yang berada di dalam kawasan serta penyiapan SDM medis dan paramedis yang berkualitas.

    Ikram menjelaskan, prinsip utama new normal pariwisata dalam kawasan konservasi perairan adalah menjamin terlaksananya aktivitas wisata dengan prinsip 4K yaitu kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan kepuasan.

    Lebih lanjut, dia menegaskan Raja Ampat perlu fokus pada pariwisata terbatas yang mengutamakan masyarakat lokal sebagai penerima keuntungan dari kegiatan pariwisata dan mengedepankan pariwisata yang tidak merusak alam/budaya warisan masyarakat Papua.

    Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan izin operasi pelaku wisata sesuai dengan dokumen daya dukung yang telah disusun, menerapkan system mooring buoy, memperketat regulasi pengolahan limbah di kapal, resort dan Kota Waisai, serta memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal agar lebih siap menghadapi tamu.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Aryo Hanggono mengingatkan bahwa Kabupaten Raja Ampat sejak awal diperkenalkan kepada masyarakat internasional sebagai destinasi pariwisata ekologis yang tidak menerapkan mass tourism.

    Oleh karena itu menurutnya penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dengan kegiatan ekologi konservasi alam, budaya, serta sosial dalam pelaksanaan new normal pariwisata di Kabupaten Raja Ampat.

    Aryo juga menambahkan bahwa upaya konservasi bertujuan untuk mendukung pariwisata dan kegiatan pariwisata berfungsi sebagai mekanisme pendanaan berkelanjutan dari kegiatan konservasi itu sendiri.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.