Tenaga Medis Hingga Relawan Covid-19 Berhak Dapat Jaminan Kerja

Tenaga medis di Laboratrium tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di Tower 4 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Jumat 15 Mei 2020. Dokter dan tenaga medis harus dipastikan keamanan APD, mulai dari memakai hingga melepas melalui prosedur yang ketat untuk menghindari tertular virus Covid-19, selain itu petugas medis juga memerlukan usaha yang besar karena harus menahan panas hingga buang air kecil selama kurang lebih 8 jam lamanya. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat edaran tertanggal 28 Mei 2020 ini ditujukan kepada Gubernur Se-Indonesia dengan mempertimbangkan banyaknya kasus pekerja atau buruh yang terinfeksi Covid-19, dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Terbitnya surat edaran ini didasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.

Ida mengatakan Covid-19 dapat dikategorikan sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK) dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan.

“Untuk itu pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19 berhak atas manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Juni 2020.

Dalam surat edaran tersebut,  Ida menjelaskan pekerja atau buruh yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus dan spesifik yang dapat mengakibatkan PAK karena Covid-19 yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan. Mereka meliputi tenaga kerja medis dan tenaga kerja kesehatan yang bertugas merawat/mengobati pasien di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk merawat/mengobati pasien terinfeksi Covid-19.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan, kebidanan, tenaga teknik biomedika serti ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat seperti epidemiolog kesehatan,”kata Ida.

Berikutnya adalah tenaga pendukung atau supporting kesehatan pada rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi Covid-19. Mereka di antaranya cleaning service, pekerja laundry, dan lainnya. Beleid ini juga berlaku untuk tim relawan yang bertugas menanggulangi pandemi Covid-19.

Lebih lanjut Ida meminta kepada para Gubernur untuk memastikan setiap pemberi kerja pada pekerjaan yang berisiko terkena Covid-19 melakukan upaya pencegahan seoptimal mungkin dan memaksimalkan Posko K3 Covid -19. Sehingga, tidak terjadi kasus PAK karena Covid-19 sesuai regulasi dan standar K3, serta protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Selain itu, surat edaran ini juga meminta perusahaan yang mempekerjakan pegawai di sektor berisiko khusus tersebut agar mendaftar ke dalam program jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan dan memastikan pekerja mendapatkan manfaat JKK. “Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerja atau buruh dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pekerja atau buruh mengalami PAK karena Covid-19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Ida juga meminta kepala Dinas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam bidang K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Adapun mekanisme pelaporan, diagnosis, penetapan, pemberian manfaat program JKK dan penyelesaian atas perbedaan pendapat dalam menetapkan PAK karena Covid-19 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 






Honda Jepang Kembali Alami Gangguan Pasokan Suku Cadang, Produksi Dipangkas 40 Persen

12 jam lalu

Honda Jepang Kembali Alami Gangguan Pasokan Suku Cadang, Produksi Dipangkas 40 Persen

Honda menurunkan rencana produksi di dua pabrik di Jepang karena terkendala rantai pasokan dan logistik yang dipicu oleh wabah Covid-19.


Bahaya Diffuser dengan Campuran Cairan Antiseptik

1 hari lalu

Bahaya Diffuser dengan Campuran Cairan Antiseptik

Cairan antiseptik memiliki sejumlah kandungan yang membahayakan sehingga tak dianjurkan digunakan untuk campuran diffuser.


Begini Efek Setelah Mengidap Covid-19

2 hari lalu

Begini Efek Setelah Mengidap Covid-19

Usai mengidap Covid-19 ternyata dapat mempengaruhi fungsi kogitif otak. Apa efek samping lainnya?


PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

2 hari lalu

PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali


DKI Jakarta Penyumbang Tertinggi Kasus Positif Covid-19 Hari Ini

4 hari lalu

DKI Jakarta Penyumbang Tertinggi Kasus Positif Covid-19 Hari Ini

Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada Ahad, 2 Oktober 2022, bertambah 1.322 kasus dengan provinsi penyumbang tertinggi DKI Jakarta.


Solidaritas dan Donor Darah Penghuni Apartemen Lavande

4 hari lalu

Solidaritas dan Donor Darah Penghuni Apartemen Lavande

Ratusan penghuni Apartemen Lavande Residences, Jakarta Selatan mengikuti kegiatan donor darah bertempat di lantai dasar apartemen.


Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

6 hari lalu

Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

Update Covid hari ini Jumat 30 September 2022 bertambah 1.857 kasus sehingga total mencapai 6.431.624 orang.


Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

6 hari lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir


Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

7 hari lalu

Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Jokowi ingin pengendalian inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.


Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

7 hari lalu

Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

Kementerian Kesehatan Malaysia mengeluarkan kebijakan baru tidak lagi mewajibkan penumpang menggunakan masker dalam pesawat terbang.