BKF: Iuran BPJS Kesehatan Jauh di Bawah Hitungan Aktuaria

Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Gugatan ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada akhir 2019. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang ditetapkan pemerintah sejatinya masih di bawah tarif sesuai hitungan aktuaria atau hitungan yang sesuai pengelolaan risiko.

 

"Iuran ini masih jauh di bawah perhitungan aktuaria, kelas 1 itu mestinya Rp 286 ribu sekian, kelas dua Rp 184 ribu sekian, artinya segmen ini pun masih mendapatkan bantuan pemerintah sebenarnya," ujar Febrio dalam diskusi daring, Jumat, 29 Mei 2020.

 

Pernyataan Febrio berkaitan dengan pertanyaan banyak pihak ihwal kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid itu mengatur bahwa tarif iuran untuk peserta mandiri Kelas 1 dan Kelas 2 dipastikan bakal naik pada 1 Juli 2020.

 

Iuran peserta PBPU dan BP Kelas 1 dipastikan naik sejak awal Juli menjadi Rp 150 ribu per orang per bulan dan iuran peserta PBPU dan BP Kelas 2 sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan.

 

"Penyesuaian iuran hanya untuk peserta pbpu kelas 1 dan kelas 2 yang merupakan golongan menengah ke atas dan berlaku mulai 1 Juli 2020 segmen yang lain tidak mengalami perubahan," ujar Febrio.

 

Sementara, untuk peserta kelas 3, tarifnya tidak naik yaitu sebesar Rp 25.500. Tarif tersebut baru akan naik pada 2021 menjadi RP 35.000. Untuk kelas ini, pemerintah menggelontorkan subsidi Rp 16.500 per orang per bulan pada Juli-Desember 2020 dan Rp 7.000 pada 2021.

 

Febrio menuturkan pemberian subsidi tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan peserta dan mendorong peningkatan kepesertaan program JKN dalam rangka mewujudkan universal health coverage. Selain itu, pemberian

 

bantuan ini juga merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah. "Siapapun yang merasa keberatan membayar iuran kelas 1 dan 2, pendapatannya turun karena pandemi misalnya, dapat turun ke kelas 3," ujarnya.

 

Adapun pada April hingga Juni 2020, tarif yang berlaku antara lain Kelas 3 Rp 25.500 per orang per bulan, Kelas 2 Rp 51.000, dan Kelas 1 Rp 80.000. Tarif pada periode tersebut turun setelah Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran yang berlaku mulai awal tahun 2020. Pada Januari-Maret 2020, tarif yang berlaku antara lain Kelas 3 Rp 42.000 per orang per bulan, Kelas 2 Rp 110.000, dan Kelas 1 Rp 160.000.

 

CAESAR AKBAR






Apakah Iuran BPJS Kesehatan Terpengaruh oleh Kenaikan Tarif INA CBGs? Ini Penjelasan Direktur BPJS

34 menit lalu

Apakah Iuran BPJS Kesehatan Terpengaruh oleh Kenaikan Tarif INA CBGs? Ini Penjelasan Direktur BPJS

Pemerintah tengah menghitung kenaikan tarif INA CBGs seiring implementasi KRIS. Lalu bagaimana dampaknya ke iuran BPJS Kesehatan nantinya?


Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

8 hari lalu

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

RSUP Surakarta menjadi salah satu rumah sakit yang menerapkan uji coba kelas rawat inap standar untuk pasien dengan hak kelas 2 dan kelas 3.


Inilah Daftar Perawatan Gigi yang Ditanggung BPJS Kesehatan

8 hari lalu

Inilah Daftar Perawatan Gigi yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Perawatan gigi dan mulut yang ditanggung BPJS Kesehatan cukup banyak dan dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan. Berikut daftarnya.


Begini Cara Klaim Kacamata dengan BPJS Kesehatan

8 hari lalu

Begini Cara Klaim Kacamata dengan BPJS Kesehatan

Cara klaim kacamata dengan menggunakan BPJS Kesehatan tidaklah sulit dan cukup mudah. Berikut langkah-langkahnya.


Skema Pembayaran Baru Siap Diujicobakan di 40 Serang

9 hari lalu

Skema Pembayaran Baru Siap Diujicobakan di 40 Serang

BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI siap mengujicobakan sistem pembayaran dengan skema Belanja Kesehatan Strategis Kesehatan Ibu dan Anak (BKS KIA) di 40 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wilayah Kabupaten/Kota Serang.


Lurah Benteng: Pelayanan JKN Perlu Kolaborasi

12 hari lalu

Lurah Benteng: Pelayanan JKN Perlu Kolaborasi

Fasilitas kesehatan harus meningkatkan pelayanan. Pemerintah harus memastikan JKN tepat sasaran.


Kepala Puskesmas Panyabungan Jae Apresiasi Program JKN

12 hari lalu

Kepala Puskesmas Panyabungan Jae Apresiasi Program JKN

Program JKN membawa manfaat kepada peserta maupun FKTP mitra BPJS Kesehatan.


MPP Singkawang Mudahkan Pengurusan BPJS Kesehatan

15 hari lalu

MPP Singkawang Mudahkan Pengurusan BPJS Kesehatan

Peserta tidak perlu repot anter ke kantor BPJS Kesehatan, cukup datang ke Mal Pelayanan Publik.


Dosen Universitas Borneo Apresiasi Layanan Digital Program JKN

15 hari lalu

Dosen Universitas Borneo Apresiasi Layanan Digital Program JKN

Aplikasi Mobile JKN memudahkan setiap urusan pelayanan kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan.


Bidan Maidiana Memastikan Ibu Hamil di Pedalaman Memiliki JKN

15 hari lalu

Bidan Maidiana Memastikan Ibu Hamil di Pedalaman Memiliki JKN

Terpenting adalah melayani, membantu ibu-ibu untuk melahirkan bayi sehat dan selamat.