Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPK: Keputusan Bayar Dana Bagi Hasil Ada di Kementerian Keuangan

Reporter

image-gnews
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyatakan keputusan membayar Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah ada di tangan Kementerian Keuangan dan tidak terkait dengan hasil audit BPK.

"Silakan saja Kementerian Keuangan mengambil kebijakan terkait menyalurkan atau tidak menyalurkan itu wewenang pemerintah dalam hal ini wewenang Kementerian Keuangan sebagai bendahara keuangan negara sudah tentu wewenang berdasarkan ketentuan undang-undang," kata Agung Firman Sampurna di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.

Agung menyampaikan hal tersebut terkait pencairan DBH untuk DKI Jakarta sebesar Rp2,58 triliun yang merupakan 50 persen dari total piutang selisih pembayaran DBH Jakarta pada 2019 sebanyak Rp 5,16 triliun. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencairkan DBH ibu kota.

Sri Mulyani menjelaskan, selisih DBH pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran sebenarnya rutin dibayarkan pada kuartal ketiga tahun selanjutnya.

Namun pemerintah pusat masih harus menunggu audit laporan keuangan dari BPK yang biasanya rampung pada kuartal kedua tapi karena pandemi Covid-19, pemerintah pusat memajukan pembayaran tersebut sedangkan selisih pembayaran DBH selanjutnya dibayar di kuartal ketiga setelah audit BPK keluar.

"Tapi jangan dipolitisir, ada yang menyebut membela Anies dan sebagainya. Kami ingin menyampaikan biar ada klarifikasi saja, untuk melaksanakan penyaluran Dana Bagi Basil dasarnya Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah," ungkap Agung.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 tidak mengubah pasal 11 sampai 24 UU tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Salah satunya di pasal 23 menyebutkan DBH disalurkan berdasarkan tahun berjalan, kalimat saya mengutip UU, dengan demikian BPK melaksanakan pemeriksaan, tidak ada hubungan antara pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan Kementerian Keuangan dalam hal ini yang terkait membayar atau tidak membayar DBH yang kurang bayar bertahun-tahun dengan pemeriksaan yang kami lakukan," kata Agung.

Menurut Agung, kewenangan BPK adalah melakukan pemeriksaan sedangkan kewenangan Kementerian Keuangan adalah melakukan pengelolaan keuangan negara.

"Jadi ranahnya memang berbeda tidak terhubung apa yang kami lakukan dengan yang pemerintah lakukan dalam hal ini Kementerian Keuangan. BPK lembaga negara yang tugasnya diatur Undang-undang Dasar dan bekerja berdasarkan UU baik yang terkait langsung dengan BPK mengenai pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara maupun UU terkait lainnya," ujar Agung.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani memerinci, total kurang bayar DBH DKI Jakarta terdiri dari sisa kurang bayar 2018 senilai Rp 19,35 miliar dan potensi kurang bayar 2019 berdasarkan prognosa Rp 5,16 triliun.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

1 jam lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.


Alasan Pengamat Sebut Duet Anies-Kaesang di Pilgub Jakarta Sulit Terwujud

9 jam lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Alasan Pengamat Sebut Duet Anies-Kaesang di Pilgub Jakarta Sulit Terwujud

Pengamat menyebut duet Anies-Kaesang tetap berpotensi memiliki sisi positif.


Sidang SYL, Kasdi Subagyono Sebut Ada Permintaan Rp 12 Miliar oleh BPK Untuk Opini WTP

11 jam lalu

Mantan Sekjen Kementan RI, Kasdi Subagyono, berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi di Kementan RI, seusai mengikuti sidang pelanggaran etik Wakil ketua KPK, Nurul Ghufron, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024. Kasdi Subagyono, menjalani pemeriksaan sebagai saksi yang dihadirkan Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK untuk terperiksa Nurul Gufron terkait laporan atas dugaan pelanggaran etik penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebagai insan KPK menghubungi pejabat di Kementan untuk membantu pengurusan mutasi pegawai Aparatur Sipil Negeri di Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang SYL, Kasdi Subagyono Sebut Ada Permintaan Rp 12 Miliar oleh BPK Untuk Opini WTP

Dalam kesaksiannya, Kasdi Subagyono mengatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL mendatangi anggota IV BPK.


PKS-PDIP-PKB Bersatu, Anies Baswedan Menuju Pilgub Jakarta?

23 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama keluarga menunaikan salat iduladha 1445 Hijriah di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lokasi masjid tempat Anies beribadah tidak jauh dari rumahnya. Tempo/Novali Panji
PKS-PDIP-PKB Bersatu, Anies Baswedan Menuju Pilgub Jakarta?

PKS, PDIP, dan PKB telah memberi sinyal dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. Akankah Anies menuju PIlgub Jakarta?


Defisit Anggaran Diprediksi Tembus 3 Persen, Pengamat: Dipicu Program Boros Anggaran

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Diprediksi Tembus 3 Persen, Pengamat: Dipicu Program Boros Anggaran

Program-program yang boros anggaran berpotensi menyebabkan defisit anggaran membengkak hingga di atas 3 persen tahun depan.


Anies Baswedan: Terbiasa dengan PKS hingga Tak Memikirkan Lawan Pilkada 2024

1 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama keluarga menunaikan salat iduladha 1445 Hijriah di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lokasi masjid tempat Anies beribadah tidak jauh dari rumahnya. Tempo/Novali Panji
Anies Baswedan: Terbiasa dengan PKS hingga Tak Memikirkan Lawan Pilkada 2024

Anies Baswedan telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jakarta


Relawan Anies Buka Suara soal Ide Duet Anies-Kaesang di Pilgub Jakarta

1 hari lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Relawan Anies Buka Suara soal Ide Duet Anies-Kaesang di Pilgub Jakarta

Ia mengatakan Anies sampai hari ini masih fokus kepada permasalahan rakyat Jakarta. Misalnya soal Kampung Bayam, KJP, dan Kartu Lansia.


PKS Sebut Anies Sudah Jalani Uji Kelayakan di Tingkat DPW untuk Maju di Pilgub Jakarta

1 hari lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
PKS Sebut Anies Sudah Jalani Uji Kelayakan di Tingkat DPW untuk Maju di Pilgub Jakarta

PKS menyatakan Anies telah menjalani UKK di tingkat DPW.


PDIP Umumkan Dukung Anies atau Tidak di Pilgub Jakarta pada Pertengahan Juli

1 hari lalu

Bakal calon gubernur yang diusung PKB Anies Baswedan tiba di kantor DPW PKB Jakarta, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Kunjungan Anies ini tepat sehari setelah PKB Jakarta memutuskan untuk mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PDIP Umumkan Dukung Anies atau Tidak di Pilgub Jakarta pada Pertengahan Juli

Saat ini, PDIP masih dalam tahapan survei terhadap nama-nama yang akan didukung untuk pilkada semua wilayah.


PKS Terima Sapi Kurban dari Anies: Setiap Tahun, Sudah Terbiasa

1 hari lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PKS Terima Sapi Kurban dari Anies: Setiap Tahun, Sudah Terbiasa

Anies menyumbangkan seekor sapi kurban untuk DPP PKS.