Pemerintah Realokasi Dana Desa Rp 71,19 T menjadi BLT

Seorang ibu menunjukkan surat keterangan penerima Bantuan Langsung Tunai  di Depok. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Seorang ibu menunjukkan surat keterangan penerima Bantuan Langsung Tunai di Depok. TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah merealokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT Dana Desa) untuk membantu masyarakat desa saat pandemi virus Corona atau Covid-19. Pemerintah telah melakukan simulasi penyaluran BLT Dana Desa itu ke 74.953 desa, yang terbagi dalam tiga klaster dengan total anggaran Rp 71,19 triliun.

Direktur PMD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), M. Fachri menjelaskan, dari jumlah tersebut terdapat 21.000 desa yang dana desanya di bawah Rp 800 juta. "Artinya, kalau perhitungan maksimal 25 persen, berarti ada Rp 511 miliar yang akan dialokasikan untuk BLT di 21.000 desa tersebut," katanya dalam webinar yang diselenggarakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan ditayangkan lewat YouTube pada Kamis, 14 Mei 2020.

Kemudian, terdapat 42.000 desa yang menerima dana desa sebanyak Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar. Klaster desa ini akan mengalokasikan 30 persen dari dana desa-nya untuk BLT-DD atau jika ditotal mencapai Rp 15 triliun.

Sementara dalam klaster ketiga terdapat sekitar 10.000 desa yang menerima dana desa di atas Rp 1,2 miliar. Klaster ini mengalokasikan maksimal 35 persen dari Dana Desa untuk BLT-DD atau ditotal mencapai Rp 22 triliun.

Lebih lanjut, Fachri menyebutkan bahwa saat ini seluruh provinsi diketahui sudah menyalurkan BLT-DD. "Namun, kami mencatat baru sekitar 30-an kabupaten yang seluruh desanya telah menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa."

Besaran BLT ditetapkan dalam Permendes No. 6 Tahun 2020 adalah Rp 600.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) selama 3 bulan yang dimulai pada April hingga Juni 2020. Bila dalam proses pendataan di tingkat desa ditemukan jumlah keluarga miskin lebih besar daripada anggaran maksimal yang telah ditetapkan, maka desa tersebut dapat melakukan penambahan alokasi setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten.

BISNIS








Bamsoet Sebut Jokowi Beri Perhatian Besar ke Desa.

8 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan ribuan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama APDESI, PPDI dan ABPEDNAS, di Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (19/3/23).
Bamsoet Sebut Jokowi Beri Perhatian Besar ke Desa.

Jokowi telah memperjuangkan Dana Desa untuk pembangunan.


Ungkap Banyak Kepala Desa Terpilih karena Pemodal Kuat, Megawati: Sudah, Berhenti Lah

8 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri acara Apdesi di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ungkap Banyak Kepala Desa Terpilih karena Pemodal Kuat, Megawati: Sudah, Berhenti Lah

Megawati menceritakan dirinya senang blusukan untuk mengetahui mekanisme pemilihan kades.


Megawati Imbau Kades Pilih Presiden Seperti Jokowi

9 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri acara Apdesi di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Megawati Imbau Kades Pilih Presiden Seperti Jokowi

Megawati Soekarnoputri mengungkap alasannya memilih Jokowi untuk maju pada Pilpres 2014 lalu di hadapan para kepala desa.


Megawati Tanggapi Permintaan Dana Desa Diperbesar: Kasihan Pak Jokowi Sudah Kurus Kering

9 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri acara Apdesi di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Megawati Tanggapi Permintaan Dana Desa Diperbesar: Kasihan Pak Jokowi Sudah Kurus Kering

Megawati meminta Apdesi mempertimbangkan kemampuan keuangan negara soal usulan Dana Desa sebesar 10 persen dari APBN.


Bamsoet Setuju Permintaan 10 Persen APBN Jadi Dana Desa

9 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Bamsoet Setuju Permintaan 10 Persen APBN Jadi Dana Desa

Bamsoet menyebut kekayaan alam Indonesia berada di desa sehingga peningkatan dana desa dinilai wajar.


APDESI Minta 10 Persen APBN Dialokasikan untuk Dana Desa

9 hari lalu

Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya. (babel.antaranews.com/Apriliansyah)
APDESI Minta 10 Persen APBN Dialokasikan untuk Dana Desa

Apdesi menilai pemerintahan desa telah banyak berjasa sehingga dana desa perlu ditingkatkan.


Pemilik Rubicon Mario Dandy Penerima BLT, Apa Syarat Penerima Bansos BLT?

22 hari lalu

Kondisi mobil Jeep Rubicon Mario Dandy Satriyo yang terparkir di Polres Jakarta Selatan, Senin, 27 Februari 2023. Desty Luthfiani/Tempo
Pemilik Rubicon Mario Dandy Penerima BLT, Apa Syarat Penerima Bansos BLT?

Pemilik mobil Rubicon yang digunakan Mario Dandy ternyata penerima BLT. Apa syarat seseorang bisa menerima bansos BLT?


Depok Bakal Perbaiki 2.211 Rumah Tidak Layak Huni pada 2023, Simak Syaratnya

25 hari lalu

Pemerintah Kota Depok Modali Perbaikan Ribuan Rumah
Depok Bakal Perbaiki 2.211 Rumah Tidak Layak Huni pada 2023, Simak Syaratnya

Perbaikan satu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp23 juta dengan rincian Rp20 juta untuk beli material dan Rp3 juta jasa tukang bangunan.


Daftar 7 Bansos untuk Masyarakat yang akan Cair di 2023

29 hari lalu

Suasana pembagian bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial di lapangan parkir Sunter Muara, Jakarta Utara, pada Sabtu, 7 Agustus 2021. Tempo/Adam Prireza
Daftar 7 Bansos untuk Masyarakat yang akan Cair di 2023

Daftar 7 bantuan sosial atau bansos 2023 yang akan cair, mulai dari PKH, Kartu Prakerja, BLT, PIP, KIS, hingga kartu sembako


Jaksa Agung Ingatkan Aparatur Desa Soal Keuangan Dana Desa, Jika Tak Ingin Masuk Penjara

31 hari lalu

Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait penyerahan diri tersangka kasus dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit, Surya Darmadi di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin, 15 Agustus 2022.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jaksa Agung Ingatkan Aparatur Desa Soal Keuangan Dana Desa, Jika Tak Ingin Masuk Penjara

Jaksa Agung ST Burhanuddin ingatkan aparat desa soal keuangan dana desa. "Saya tidak ingin karena ketidaktahuan, aparatur desa masuk penjara," katanya