Pemerintah Realokasi Dana Desa Rp 71,19 T menjadi BLT

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang ibu menunjukkan surat keterangan penerima Bantuan Langsung Tunai  di Depok. TEMPO/Gunawan Wicaksono

    Seorang ibu menunjukkan surat keterangan penerima Bantuan Langsung Tunai di Depok. TEMPO/Gunawan Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah merealokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT Dana Desa) untuk membantu masyarakat desa saat pandemi virus Corona atau Covid-19. Pemerintah telah melakukan simulasi penyaluran BLT Dana Desa itu ke 74.953 desa, yang terbagi dalam tiga klaster dengan total anggaran Rp 71,19 triliun.

    Direktur PMD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), M. Fachri menjelaskan, dari jumlah tersebut terdapat 21.000 desa yang dana desanya di bawah Rp 800 juta. "Artinya, kalau perhitungan maksimal 25 persen, berarti ada Rp 511 miliar yang akan dialokasikan untuk BLT di 21.000 desa tersebut," katanya dalam webinar yang diselenggarakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan ditayangkan lewat YouTube pada Kamis, 14 Mei 2020.

    Kemudian, terdapat 42.000 desa yang menerima dana desa sebanyak Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar. Klaster desa ini akan mengalokasikan 30 persen dari dana desa-nya untuk BLT-DD atau jika ditotal mencapai Rp 15 triliun.

    Sementara dalam klaster ketiga terdapat sekitar 10.000 desa yang menerima dana desa di atas Rp 1,2 miliar. Klaster ini mengalokasikan maksimal 35 persen dari Dana Desa untuk BLT-DD atau ditotal mencapai Rp 22 triliun.

    Lebih lanjut, Fachri menyebutkan bahwa saat ini seluruh provinsi diketahui sudah menyalurkan BLT-DD. "Namun, kami mencatat baru sekitar 30-an kabupaten yang seluruh desanya telah menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa."

    Besaran BLT ditetapkan dalam Permendes No. 6 Tahun 2020 adalah Rp 600.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) selama 3 bulan yang dimulai pada April hingga Juni 2020. Bila dalam proses pendataan di tingkat desa ditemukan jumlah keluarga miskin lebih besar daripada anggaran maksimal yang telah ditetapkan, maka desa tersebut dapat melakukan penambahan alokasi setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Drone Pemantau Kerumunan dari Udara selama Wabah Covid-19

    Tim mahasiswa Universitas Indonesia merancang wahana nirawak untuk mengawasi dan mencegah kerumunan orang selama pandemi Covid-19.