Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cegah Lakukan PHK, Apindo Desak Pemerintah Perlonggar PSBB

image-gnews
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengusaha meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilonggarkan agar dunia usaha tidak makin tertekan di masa pandemi virus Corona ini. Dengan begitu, pengusaha tak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan merumahkan karyawan. 

"Kami usul PSBB dilonggarkan saja, tapi protokol kesehatan kita optimalkan. Pemerintah agar konsentrasi hanya ke fasilitas kesehatan saja dan memberikan fasilitas rapid test ke perusahaan," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani, Senin, 11 Mei 2020.

Hariyadi menjelaskan, tekanan besar bagi dunia usaha sudah tidak bisa lagi ditahan. Namun, di sisi lain, sudah tidak ada yang bisa dilakukan untuk membantu dunia usaha di saat seperti ini.

Stimulus yang digelontorkan pemerintah, menurut Hariyadi, tidak berdampak besar bagi dunia usaha. "Mungkin kemampuan pemerintah memang segitu. Jadi, pilihannya tidak ada selain melonggarkan PSBB, tapi pemerintah harus siap dengan fasilitas kesehatan," katanya. Terlebih, saat ini banyak fenomena orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 yang dinilai harus jadi perhatian pemerintah.

Selain harus memikirkan karyawan, kata Hariyadi, pengusaha juga dihadapkan pada biaya operasional hingga beban lainnya, padahal bisnis banyak terganggu dan bahkan harus berhenti. "Orang juga butuh makan, pemerintah sanggup tidak memberi makan segitu banyak orang. Daripada saling menyalahkan, lebih baik kita jalan, tapi dengan penuh kehati-hatian," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya mengingatkan bahwa kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah diberikan kepada perusahaan yang benar-benar tidak melakukan PHK.

“Saya ingatkan juga agar berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK. Ini penting,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas “Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan” melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 30 April 2020.

Karena itu, program stimulus ekonomi, di antaranya insentif perpajakan, bantuan sosial, hingga restrukturisasi kredit, harus turut diarahkan untuk mencegah perusahaan melakukan PHK. “Pastikan program stimulus ekonomi yang sudah kita putuskan betul-betul segera diimplementasikan, segera dilaksanakan dan betul-betul berjalan sehingga dirasakan oleh manfaatnya oleh para pelaku usaha,” kata Jokowi.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar soal Jokowi jadi Ketum Parpol: Pemilihan pada Munas

30 menit lalu

Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin 6 November 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Golkar soal Jokowi jadi Ketum Parpol: Pemilihan pada Munas

Spekulasi mengenai langkah politik Jokowi setelah tak menjabat presiden muncul, mulai dari memimpin Koalisi Besar hingga menjadi penasihat Prabowo.


Serikat Pekerja Tekstil Tolak Potong Gaji untuk Tapera: Akal-akalan Pemerintah

1 jam lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Serikat Pekerja Tekstil Tolak Potong Gaji untuk Tapera: Akal-akalan Pemerintah

Tapera hanya akal-akalan pemerintah untuk mengumpulkan dana dari buruh yang dikelola BP Tapera.


Jokowi dan Hadi Tjahjanto Respons soal Dugaan Densus 88 Kuntit Jampidsus

1 jam lalu

Menko Polhukam yang baru dilantik, Hadi Tjahjanto berjabat tangan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Hadi Tjahjanto Respons soal Dugaan Densus 88 Kuntit Jampidsus

Personel Densus 88 diduga menguntit Jampidsus berujung Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Hadi Djahjanto buka suara. Ini kata mereka.


Jokowi Hadiri Takziah Istri Habib Luthfi bin Yahya

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertolak menuju Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu pagi, 29 Mei 2024, untuk bertakziah ke rumah duka Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya, istri dari Habib Luthfi bin Yahya. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Hadiri Takziah Istri Habib Luthfi bin Yahya

Jokowi akan menghadiri takziah di rukah duka Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya, istri dari Habib Luthfi bin Yahya.


Tanggapi Wacana Nadiem Makarim Soal Student Loan, Ketua BEM UGM: Negara Semakin Lepas Tangan

1 jam lalu

Ketua BEM UGM Nugroho Prasetya Aditama. FOTO/Instagram
Tanggapi Wacana Nadiem Makarim Soal Student Loan, Ketua BEM UGM: Negara Semakin Lepas Tangan

WacanaNadiem Makarim soal student loan kembali muncul setelah rapat dengan DPR bahas kenaikan UKT. Begini respons Ketua BEM UGM.


Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT, Ketua BEM UGM: Tidak Menyelesaikan Akar Masalah

2 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT, Ketua BEM UGM: Tidak Menyelesaikan Akar Masalah

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT tahun ini. Berikut respons Ketua BEM UGM.


Tanggapan UKT Batal Naik: UB Kembalikan Kelebihan Bayar, DPR Minta Negara Biayai PTN

2 jam lalu

Demo mahasiswa UB menolak kenaikan UKT. Dok: pribadi.
Tanggapan UKT Batal Naik: UB Kembalikan Kelebihan Bayar, DPR Minta Negara Biayai PTN

Setelah Menteri Nadiem Makarim membatalkan UKT, UB langsung balikkan kelebihan bayar dan DPR minta negara biayai PTN


PDIP Bantah Projo soal Tudingan Pisahkan Jokowi - Prabowo: Tak Substansial

3 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
PDIP Bantah Projo soal Tudingan Pisahkan Jokowi - Prabowo: Tak Substansial

PDIP bantah tudingan Projo untuk memisahkan Jokowi-Prabowo, apalagi saat ini partai banteng tengah fokus persiapan pilkada serentak tahun ini.


Terpopuler Hukum: Respons Jokowi Soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Tanggapan Menkopolhukam, dan Daftar 6 Orang yang Dicegah KPK

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.  Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah dan peluncuran GovTech Indonesia dengan nama INA Digital akan menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. TEMPO/Subekti.
Terpopuler Hukum: Respons Jokowi Soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Tanggapan Menkopolhukam, dan Daftar 6 Orang yang Dicegah KPK

Berita terpopuler di kanal hukum pada Rabu pagi, 29 Mei 2024, mengenai respons presiden Jokowi ihwal kabar Jampidsus dikuntit Densus 88.


Jokowi Rencanakan Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Ketahui Sumber Dana Tabungan Perumahan Rakyat

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga penerima manfaat pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut Presiden memastikan Pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Jokowi Rencanakan Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Ketahui Sumber Dana Tabungan Perumahan Rakyat

Jokowi mengumumkan bahwa pemerintahan akan memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat. Apakah itu Tapera?